TIMIKA, KOMPAS.com - Pembangunan jaringan instalasi listrik di Kabupaten Mimika, Papua senilai Rp 40 miliar ditengarai bermasalah lantaran tidak pernah dibahas DPRD setempat serta tidak dianggarkan dalam APBD 2009.
Sekretaris Komisi C DPRD Mimika, George Deda di Timika, Sabtu mengatakan tidak tahu-menahu dengan keberadaan proyek instalasi listrik tersebut. "Terus terang kami tidak tahu karena tidak pernah dibahas apalagi dianggarkan dalam APBD 2009," kata Deda.
George Deda mengatakan, semua kegiatan pembangunan di daerah harus mengacu kepada anggaran yang sudah ditetapkan oleh DPRD, meskipun anggaran pengadaan jaringan instalasi listrik tersebut bersumber dari pos dana bantuan bupati.
"Proyek dari sumber dana mana pun harus diketahui oleh DPRD sehingga ada fungsi kontrol disana," jelas Deda.
Anggota DPRD Mimika lainnya, Karel Gwijangge mengaku heran, Pemkab Mimika mengalokasikan anggaran hingga Rp 40 miliar untuk membangun jaringan instalasi listrik, tanpa melibatkan PLN Ranting Timika sebagai instansi teknis yang mengurus masalah kelistrikan.
Karel meminta Bupati Mimika, Klemen Tinal menjelaskan masalah tersebut kepada DPRD agar publik tidak bertanya-tanya. "Ya, Bupati (Klemen Tinal) harus menjelaskan hal ini, apagi proyek tersebut tidak pernah dianggarkan dalam APBD maupun Perubahan APBD 2009," jelas Karel.
Menurut informasi yang dihimpun di Timika, proyek pengadaan jaringan instalasi listrik tersebut bersumber dari pos dana bantuan bupati senilai Rp40 miliar. Jaringan instalasi listrik tersebut dibangun mulai dari Mapurujaya, ibu kota Distrik Mimika Timur hingga Pelabuhan Paumako dan dari rumah jabatan Bupati Mimika hingga Markas Yonif 754 Eme Neme Kangasi (ENK) di Mayon Distrik Kuala Kencana.
Sejumlah sumber di Setda Mimika menyebutkan proyek tersebut tidak pernah ditenderkan secara terbuka dan kontraktor pelaksana hanya ditunjuk secara langsung. Surat Perintah Kerja (SPK) ditandatangani oleh Kepala Distrik Mimika Timur dan Kuala Kencana masing-masing dengan total anggaran Rp 25 miliar dan Rp 15 miliar.
