Suhartono
KOMPAS.com — Program 100 hari, berikut program 5 tahun mendatang dari Kabinet Indonesia Bersatu II, dicanangkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Kamis (5/11) lalu. Program itu disampaikan Presiden seusai memimpin Sidang Kabinet selama 3,5 jam di Kantor Presiden, Kompleks Istana, Jakarta. Sehari kemudian, Wakil Presiden Boediono memberikan penjelasan tambahan kepada pers di Istana Wapres, Jakarta. Seperti kebiasaan mantan Wakil Presiden Muhammad Jusuf Kalla, Boediono memberikan penjelasan kepada pers setelah shalat Jumat di Masjid Baitulrachman, Kompleks Istana Wapres.
Menurut Boediono, arah program yang disusun pemerintah sampai tahun 2010 adalah berkonsentrasi memangkas berbagai hambatan (bottlenecking) yang selama ini menghalangi, baik pertumbuhan investasi maupun ekonomi.
”Sebut saja, seperti berbagai regulasi dan masalah pertanahan serta benturan tata ruang dan tumpang tindih perizinan. Itulah sebabnya tahun depan asumsi pertumbuhan ekonomi masih moderat, yaitu berkisar 5,5 persen, mengingat konsentrasi pemerintah terletak pada upaya menerobos hambatan tersebut,” ujar Boediono.
Setelah berbagai sumbatan itu diterobos, tambah Boediono, pemerintah baru berharap pada tahun 2011, pertumbuhan ekonomi akan bergerak jauh lebih cepat. Hal itu sejalan dengan semakin lancarnya investasi karena berbagai sumbatan sudah dihilangkan. ”Jadi, setelah tahun 2011 akan ada akselerasi atau percepatan pertumbuhan ekonomi,” lanjut Boediono.
Sebagaimana diketahui, target pemerintah lima tahun mendatang adalah mencapai pertumbuhan di atas 7 persen meskipun tahun ini diperkirakan baru bergerak di kisaran 4,3 persen. Target pengangguran terbuka 5-6 persen dari sebelumnya 8,1 persen. Jumlah penduduk miskin juga akan diturunkan dari 14 persen menjadi 8-10 persen.
Untuk mencapai itu diperlukan sejumlah syarat, selain pertumbuhan ekonomi 6,8 persen pada lima tahun mendatang, harus ada investasi senilai Rp 2.000 triliun per tahun. Dari kebutuhan investasi Rp 2.000 triliun itu, kemampuan APBN hanya 20 persen atau sekitar Rp 400 triliun. Sebanyak 80 persen di antaranya dari dunia usaha. Syarat lainnya, inflasi harus 4-6 persen dan kurs rupiah yang stabil di angka Rp 9.250-Rp 9.750 per dollar AS.
Menurut Boediono, syarat-syarat tersebut dapat terpenuhi dengan mewujudkan tujuh faktor penting, mulai dari kepercayaan kepada pemerintah, iklim investasi, dukungan ketahanan sosial, infrastruktur yang memadai, jaminan pasokan energi, keamanan dan pertahanan negara, serta ketahanan pangan nasional.
”Kepercayaan kepada pemerintah harus diwujudkan dengan reformasi birokrasi, perbaikan pelayanan publik, dan pemberantasan korupsi. Adapun untuk perbaikan iklim investasi melalui penyederhanaan prosedur perizinan, stabilitas makroekonomi, dan perbaikan sistem logistik nasional,” ujar Boediono.
Sementara itu, mengenai dukungan ketahanan sosial, lanjut Boediono, harus dapat diwujudkan adanya pengentasan masyarakat dari kemiskinan, peningkatan kesehatan masyarakat, dan kualitas pendidikan. ”Untuk itu, program harus bisa memberikan dampak segera kepada masyarakat serta mempunyai target yang sangat konkret dan terukur,” kata Boediono.
Rencana aksi
Dari Program 100 Hari, pemerintah kemudian menyusun Rencana Aksi 100 Hari dari program itu, yang targetnya diharapkan selesai atau setidaknya sebagian selesai sebelum 1 Februari 2010. Sementara Program 5 Tahunan, akan diadopsi oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) sebagai Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM).
Rencana aksi itu dibuat berdasarkan program masing-masing dari sektor yang ada di tiga menteri koordinator. Di bidang ekonomi ditetapkan 19 program yang diikuti dengan sekitar 60 rencana aksi berbagai langkah dan tindak lanjut (lihat tabel).
Di bidang politik, hukum, dan keamanan terdapat 10 program, dengan 43 rencana aksi. Adapun di bidang kesejahteraan rakyat, pemerintah menetapkan 16 program diikuti dengan 25 rencana aksi.
Dari puluhan program itu, Presiden Yudhoyono memiliki 15 program yang menjadi prioritas. Program itu, antara lain, adalah pemberantasan mafia hukum, revitalisasi industri pertahanan, revitalisasi listrik, produksi dan ketahanan pangan, revitalisasi pabrik gula, membenahi keruwetan penggunaan tanah dan tata ruang, peningkatan kemampuan infrastruktur, peningkatan kredit usaha rakyat (KUR), mobilisasi pembiayaan dan investasi di luar APBN sampai sinergi dan koordinasi pusat dan daerah.
Sebenarnya, rancangan Program 100 hari dan 5 tahunan itu diambil dari misi dan visi Yudhoyono-Boediono saat menjadi calon presiden dan wakil presiden dalam Pemilihan Presiden dan Wapres, 8 Juli lalu. Misi dan Visi Yudhoyono-Boediono itu tertuang dalam kontrak kinerja presiden dengan para menteri.
Program diperkaya dengan penggalian para menteri dari sektor masing-masing dan masukan para pemangku kepentingan—dari gubernur, bupati, wali kota, pimpinan BUMN, perwakilan dunia usaha, hingga para pejabat eselon I dan II, dalam Rembuk Nasional 2009, 29-30 Oktober, jadilah program 100 Hari dan 5 Tahunan kabinet.
