SINGAPURA, KOMPAS.com - Pemerintah Singapura memperkirakan defisit anggarannya akan membengkak menjadi lima hingga enam persen terhadap Produk Domestik Bruto atau PDB untuk menangkal pemburukan ekonomi akibat krisis keuangan global yang terjadi sejak akhir 2008. Sebagian besar anggaran belanja yang ber tambah akibat pembengkakakn defisit tersebut dialokasikan untuk menjaga agar para pekerja tidak kehilangan pekerjaann ya dan perusahaan tetap sanggup menopang bisnisnya.
"Ongkos yang timbul untuk menggelar stimulus adalah meningkatnya defisit menjadi lima hingga enam persen terhadap PDB (dalam kondisi normal, defisit tidak boleh melebihi 3 persen PDB). Ini adalah defisit yang sangat besar dalam sejarah Singapura, bahkan ini merupakan dorongan fiskal terbesar sepanjang sejarah kami," ujar Perdana Menteri Singapura, Lee Hsien Loong di Singapura, Jumat (13/11) saat membuka Pertemuan Tingkat Tinggi para pemimpin dari 21 anggota Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik (APEC) ke-20.
Menurut Lee, kebijakan pemerintah yang dilakukan mulai Januari 2009 dalam rangka menangkal krisis keuangan pada dasarnya terbagi atas dua program penting, terkait dengan pembagian anggarannya. Pertama disebut Skema Kredit Bagi Lapangan Kerja (Jobs Credit Scheme), dimana pemerintah mengambil alih sebagian dari ongkos sosial dari para pekerja dalam berkontribusi pada rekening Central Provindent Fund , semacam dana pension nasional.
Melalui skema ini, para pekerja dibebaskan dari kewajiban pembayaran premi dana pensiun. Langkah ini menyebabkan turunnya biaya hidup para pekerja di satu sisi, dan di sisi lain tetap menjaga para pelaku usaha tetap menjalankan bisnisnya.
Kedua, Singapura juga membuat Inisiatif Pembagian Risiko Khusus , yakni sebuah skema bagi pemerintah berbagi risiko atas utang yang diberikan perbankan kepada pelaku usaha, terutama pengusaha kecil dan menengah. Dengan demikian, pelaku usaha tetap mendapatkan akses pada kredit usaha.
Lee mengatakan, stimulus fiskal tidak diberikan untuk meningkatkan tingkat permintaan domestik, namun dialirkan khusus untuk membantu perusahaan agar tetap mempertahankan karyawannya. Caranya antara lain dengan meningkatkan keterampilan mereka.
"Bagi kami itu penting karena untuk melalui krisis ini, kami harus menyelamatkan perusahaan dan menjaga agar para karyawan tetap bekerja. Keputusan kami ini didukung oleh pekerja dan serikat pekerjanya. Ini penting untuk menstabilkan ekonomi dan memelihara kepercayaan," ujarnya.
