JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengakui keterbatasan kemampuan Perusahaan Listrik Negara (PLN) untuk mengatasi masalah kekurangan listrik di Indonesia.
Mengawali rapat kabinet terbatas di Kantor Kepresidenan, Jakarta, Selasa (17/11), Presiden mengatakan, untuk mengatasi keterbatasan itu perlu diberikan peluang kepada pihak lain agar dapat bergerak di bidang kelistrikan melalui regulasi dan kebijakan yang tepat.
"Dalam hal ini tentu ada kemampuan PLN, dan ada batas kemampuan PLN. Kalau tidak mampu dilakukan PLN lantas semua ingin dilakukan PLN sendiri, itu keliru. Berikan peluang pada yang lain dengan regulasi dan kebijakan yang tepat," tutur Presiden.
Kepada PLN, Presiden meminta agar dilakukan perbaikan manajemen, baik dari masalah keuangan maupun distribusi sehingga rakyat tidak lagi dikorbankan oleh pemadaman listrik akibat pengelolaan PLN yang tidak tepat. "Saya juga ingin bisnis PLN adalah bisnis besar yang melibatkan triliunan rupiah, harus menunjukkan ’governance’ yang baik, tidak boleh ada yang aneh-aneh. Kalau aneh-aneh yang korban rakyat," ujarnya.
Presiden mengumpulkan Menko Perekonomian Hatta Radjasa, Menteri ESDM Darwin Saleh, Meneg BUMN Mustafa Abubakar, Dirut PLN Fachmi Mochtar, dan Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo untuk membahas masalah kekurangan listrik.
Presiden meminta agar dirumuskan langkah cepat dan tepat untuk menuntaskan masalah listrik. Masalah listrik, menurut Kepala Negara, termasuk dalam prioritas utama pemerintahan lima tahun mendatang sehingga semua masalah perencanaan, koordinasi, dan sinergi antara PLN dan pihak lain yang menyangkut pembiayaan dapat diselesaikan.
"Saya masih melihat banyak hal yang tidak pas menyangkut sinergi, sinkronisasi, dan koordinasi. Saya sering mendengar respon yang kurang cepat dari keinginan berbagai daerah, sementara saya juga melihat beberapa daerah juga kurang cekatan di dalam melakukan langkah-langkah yang serius untuk mengatasi listrik ini," tuturnya.
Presiden meminta agar dilakukan perhitungan untuk mengetahui berapa kekurangan listrik di semua daerah serta berapa lagi listrik yang dibutuhkan selama lima tahun ke depan dengan target pertumbuhan ekonomi tujuh persen.
Setelah menggelar rapat, Presiden memerintahkan Menko Perekonomian untuk menyampaikan kepada seluruh gubernur agar tercipta sinergi antara PLN dan kebijakan daerah dalam menangani masalah listrik. "Saya ingin setelah pertemuan ini ada langkah-langkah yang sungguh-sungguh dengan terobosan-terobosan, jangan seperti biasanya," tutur Presiden.
