JAKARTA, KOMPAS.com - Pengajar Ekonomi Energi FE Universitas Indonesia, Dr. Kurtubi menyatakan, krisis listrik yang terjadi saat ini terjadi akibat buruknya kinerja Departemen Energi dan Sumber Daya Manusia (DESDM).
Hal tersebut disampaikan pada Diskusi Terbuka Krisis Listrik: 100 Hari Kinerja Kabinet Bidang Energi, yang diselenggarakan Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (FPKB) di Jakarta, Selasa (17/11).
Kurtubi menegaskan, buruknya kinerja DESDM karena kegagalan dalam mengelola manajemen energi nasional. Penyebab kegagalan tersebut bersumber tidak singkronnya perencanaan pengelolaan kekayaan energi primer nasional dengan pengelola kelistrikan nasional yang dikelola DESDM.
"Presiden harus segera mengambil langkah tegas terhadap DESDM karena departemen tersebut yang harus bertanggungjawab terhadap kasus listrik yang terjadi sekarang," tegasnya.
Kurtubi juga mempertanyakan kinerja Tim Renegosiasi Penjualan LNG Tangguh yang telah merugikan negara. Hingga saat ini belum ada pertanggungjawaban atau laporan hasil negosiasi tim tersebut.
Ia mengharapkan, perlunya perbaikan manajemen minyak dan gas nasional melalui penggantian UU No. 22/2001. "UU tersebut sudah cacat hukum karena empat pasal telah diamputasi Mahkamah Konstitusi," tegasnya.
Selain itu, ia juga merekomendasikan penggunaan nuklir dan energi geothermal untuk menopang kebutuhan listrik nasional.
Kurtubi menyimpulkan, kesalahan bukan pada PLN, namun reformasi internal PLN perlu dilakukan dalam manajemen pengelolaan kelistrikan nasional.
