JAKARTA, KOMPAS.com — Pengamat politik UIN Syarif Hidayatullah, Bachtiar Effendi, menilai, berbagai permasalahan yang muncul di awal pemerintahan SBY-Boediono seharusnya bisa disikapi tegas dan cepat sehingga tak berlarut-larut dan mengganggu kerja pemerintah. Namun, menurutnya, SBY justru terlihat berjalan sendirian menyelesaikan seluruh persoalan. Para pembantunya tak ada yang pasang badan untuk membantu menjernihkan persoalan.
"SBY sekarang sendirian menyelesaikan kasus ini. Tidak ada menteri yang pasang badan atau berdiri di depan. Kalaupun ada menteri yang bicara, bukan menjernihkan, tapi malah mengaburkan," ujar Bachtiar, Sabtu (21/11), seusai mengisi sebuah diskusi di Jakarta.
Partai politik yang menjadi koalisi pemerintahan juga dinilai tak ada yang terlihat membantu. "Isu dan permasalahannya memang sangat kompleks. Kalau saya jadi SBY, saya akan bentuk task force karena masalah ini tidak bisa diselesaikan polisi dan jaksa. Persoalannya bukan soal hukum saja, tapi masalah yang ditimbulkan oleh masalah ini," kata dia.
Bahkan, situasi yang terus bergejolak semakin bertambah kisruh dengan langkah-langkah kontroversial yang diambil pihak kepolisian. Dia mencontohkan pernyataan bahwa Kepala Bareskrim Komjen Susno Duadji yang kembali aktif setelah memberikan keterangan kepada Tim Delapan. Menurutnya, hal ini kontraproduktif dengan keinginan menuntaskan permasalahan.
Terakhir, langkah Polri memanggil dan meminta keterangan dua media, Kompas dan Sindo, bahkan dinilai Bachtiar mempermalukan Presiden.
"Bagaimana tidak. Di saat Presiden selalu mendengungkan demokrasi, polisi malah memanggil media yang akhirnya memunculkan wacana kriminalisasi pers. Di sini, kebenaran tidak berlaku, hanya kesan bahwa kita sepertinya akan masuk ke era otoriter," kata Bachtiar.
