JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) merekomendasikan pembatalan sebagian pinjaman proyek bertajuk ’decentralized health service’ tahap dua dari Bank Pembangunan Asia (ADB) senilai 18,50 juta dolar AS. Rekomendasi itu diberikan karena proyek dimaksud dinilai tidak berjalan dengan baik dan realisasinya rendah.

Direktur Pendayagunaan Pendanaan Pembangunan Kementerian Negara PPN/Bappenas, Benedictus Benny Setiawandi mengungkapkan, utang dari ADB bernomor 2074/2075-INO yang berada di bawah tanggung jawab Departemen Kesehatan itu sebenarnya berlaku efektif sejak 29 Maret 2009 hingga 31 Desember 2010. "Tetapi hingga mendekati masa penutupan pinjaman, penyerapannya tidak sesuai dengan yang diharapkan," katanya.

Ia mengatakan, tidak berjalannya penyerapan anggaran itu, karena Departemen Kesehatan melakukan ’refocusing’ pada program desa siaga. Karena itu, berdasarkan rapat pada kuartal II 2009, dilakukan identifikasi untuk proses pembatalan sebagian pinjamannya.

Benny mengatakan, realisasi penarikan pinjaman luar negeri pada 2009 diperkirakan hanya mencapai 80-85 persen dari total pinjaman 2009 sebesar 4,63 miliar dolar AS, atau mencapai sekitar 3,91 miliar dolar AS. "Setelah rapat pemantauan bulanan pada akhir Oktober, sejumlah kementerian/lembaga penanggung jawab pinjaman melaporkan adanya kenaikan realisasi hingga totalnya berkisar antara 60-70 persen. Dengan waktu yang tersisa, kami harapkan serapan bisa mencapai 80-85 persen hingga akhir tahun," katanya.

Data evaluasi pemantauan penarikan pinjaman luar negeri per triwulan III/2009 menunjukkan realisasi penarikan pinjaman baru mencapai 1,84 miliar dolar AS atau setara 39,9 persen dari total pinjaman 4,63 miliar dolar AS.  

Realisasi tersebut terdiri dari pinjaman program 390,0 juta dolar AS atau 65,13 persen dari target 600 juta dolar AS dan pinjaman proyek sebesar 1,45 miliar dolar AS atau 36,18 persen dari target 4,03 miliar dolar AS.