Kedatangan Sultan Hamengku Buwono (HB) X sore itu di Baron lantas dikait-kaitkan dengan pertanda alam. Berhari-hari, tak setetes pun hujan turun. Tetapi, begitu HB X datang, alam seolah menjadi sahabat bagi bumi Gunung Kidul yang selalu ”rindu” air.
Namun, pertanda alam itu tak lagi istimewa buat masyarakat Gunung Kidul. Ada atau tidak ada pertanda alam, mereka kini bisa mendapat air bersih setiap hari.
Pemerintah Jepang memberikan hibah Rp 78,89 miliar untuk pembangunan sistem penyediaan air minum (SPAM) Baron. Dana itu didukung Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DI Yogyakarta Rp 7 miliar. SPAM Baron ditargetkan melayani 93.800 orang penduduk wilayah itu.
Dan mulai sore di bulan Oktober itu, dari pipa-pipa air pun mengucur air untuk rakyat Baron. Masyarakat tak perlu lagi memanggul jeriken, mengangkat ember, berjalan kaki berkilo-kilometer untuk mendapat air.
”Hibah Rp 78 miliar itu
SPAM Baron mendapat air dengan cara menyedot air dari sungai bawah. Selanjutnya, dengan mesin pompa, air dipompa menuju tujuh kolam yang lokasinya bertingkat-tingkat.
Dari sungai bawah tanah Baron, sekitar 80 liter air bersih per detik dapat disalurkan menuju rumah-rumah penduduk. Debit air ini relatif kecil bila dibandingkan dengan jaringan sungai bawah tanah di kabupaten itu yang menggelontorkan 5.000 liter air per detik.
Guna memastikan setiap penduduk mendapat air bersih, Dirjen Cipta Karya Departemen Pekerjaan Umum Budi Yuwono mengecek ke rumah-rumah penduduk. Dia membuka keran, melihat kejernihan air, bahkan meminum langsung air itu.
Namun, Harso, penduduk Baron, Gunung Kidul, DI Yogyakarta, mengeluhkan mahalnya tarif air. ”Ya kalau bisa jangan Rp 3.000 per meter kubik, tapi lebih murah lagi,” ujar Harso.
Di depan rumah Harso, sebuah sepeda motor yang umurnya belum setahun diparkir dalam keadaan basah, baru dicuci. Halaman Harso pun basah seperti baru disiram air.
”Kalau masih bisa mencuci motor atau siram-siram tanaman, berarti (tarifnya) masih murah,” kata Budi.
Untuk per meter kubik air bersih, masyarakat Baron membayar Rp 3.750. Tarif ini dinilai Budi relatif rendah. Sebab, untuk biaya listrik bagi produksi air bersih itu, Rp 140 juta per bulan, dibebankan ke Pemerintah Kabupaten Gunung Kidul.
HB X mengingatkan masyarakat, bahwa Rp 3.750 per meter kubik relatif murah. Bila satu keluarga mengonsumsi 10 meter kubik air per bulan, artinya hanya membayar Rp 37.500 setiap bulan.
”Padahal, dulu tiap bulan masyarakat menghabiskan Rp 200.000 untuk membeli air dari mobil tangki. Tak masuk akal kalau menuntut tarif lebih murah lagi,” tutur HB X.
Memberlakukan tarif murah tidak selalu berkonotasi positif. Penetapan tarif yang rendah, di bawah biaya produksi, bisa menggoyahkan neraca keuangan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM). Hal ini akan membuat PDAM sulit berinvestasi, mengembangkan jaringan pipa ke pelanggan lain. Asas keadilan pun terabaikan, karena masyarakat yang seharusnya bisa dijangkau air bersih tak terlayani.
Memang, untuk beroperasi normal, PDAM butuh Rp 2.500 per meter kubik air. Namun, itu berarti PDAM tidak akan menyisakan dana untuk investasi dan pengembangan jaringan.
Guna mengembangkan jaringan pipa, setiap meter kubik air minimal tarifnya Rp 3.500.
Selain itu, agar menjadi perusahaan yang sehat, hendaknya PDAM tidak dijadikan ”kas” bagi pemerintah daerah, apalagi bagi oknum pemda.
Tarif memang hal sensitif. Mahal atau tidak tergantung dari sisi mana melihatnya. Tarif Rp 3.750 per meter kubik relatif murah bila dibandingkan harga yang harus dibeli dari pedagang air keliling, yaitu Rp 15.000-Rp 20.000 per meter kubik.
Tetapi, Rp 3.750 per meter kubik bisa terasa mahal bila pelayanan yang diberikan PDAM kepada masyarakat tidak memuaskan, atau ”seenaknya”.
Persoalan sebenarnya bukan hanya pada tarif, tetapi juga dana untuk memperpanjang pipa agar menjangkau rumah penduduk di Gunung Kidul yang tersebar. Penduduk diharapkan menyediakan Rp 500.000 per sambungan pipa ke rumah. Padahal, tidak setiap rumah tangga siap dengan dana tunai sebesar itu.
Jalan keluarnya, adalah ”campur tangan” perbankan untuk menyediakan dana talangan. ”Urusan penyediaan air bukan hanya ditangan pemerintah. Harus dibantu investor swasta, dan perbankan,” kata Budi.
Harus ada kesadaran, ketersediaan air bersih adalah masalah bersama. Harus ada simbiosis mutualisma atau saling menguntungkan antara masyarakat, PDAM, pemerintah, dan swasta.
Tiga puluh tahun terakhir, Indonesia baru membangun pipa air bagi 6,6 juta rumah. Padahal, dalam lima tahun ke depan ditargetkan sambungan baru untuk 10 juta rumah. Sanggupkah?
- Loading data..
