JAKARTA, KOMPAS.com -
Data yang dirilis Departemen Keuangan, misalnya, menyebutkan, nilai Surat Berharga Negara (SBN) yang dimiliki asing per 20 November 2009 mencapai Rp 105 triliun atau 18,03 persen dari total SBN yang dapat diperdagangkan Rp 581,76 triliun.
Porsi kepemilikan asing ini cenderung meningkat sejak Maret 2009, yakni mencapai 14,6 persen. Namun, meningkatnya pembelian oleh asing itu membuat imbal hasil SBN cenderung menurun.
Dibandingkan dengan surat utang negara lain, imbal hasil SBN relatif masih lebih tinggi, yang saat ini mencapai 10,27 persen untuk tenor 10 tahun. Kepala Ekonom BNI Tony Prasetiantono mengatakan, meningkatnya porsi kepemilikan asing dipicu oleh tiga hal.
Pertama, imbal hasil relatif lebih tinggi dibandingkan negara-negara lain termasuk emerging market yang saat ini kebanjiran likuiditas pasar global.
Kedua, stabilitas politik relatif baik meskipun belakangan mulai terusik kisruh kasus ”Cicak vs Buaya” dan kasus Bank Century. Politik yang stabil membuat country risk Indonesia membaik.
Ketiga, beberapa negara kompetitor mengalami gejolak politik yang lebih buruk. Thailand, misalnya, masih terancam persoalan Thaksin dan masalah separatisme.
Untuk SBN yang dimiliki investor dalam negeri, kepemilikan SBN terbesar masih didominasi perbankan, yakni Rp 255,53 triliun. Kendati demikian, jumlah SBN yang dimiliki perbankan cenderung menurun.
Industri asuransi merupakan pemilik SBN terbesar kedua, diikuti industri reksadana di tempat ketiga. Jumlah SBN yang dimiliki asuransi dan reksadana cenderung meningkat.
Menurut Tony, derasnya aliran dana asing yang masuk ke aset-aset rupiah juga harus diwaspadai, terutama yang masuk ke Sertifikat Bank Indonesia. ”Dana asing di SBI sebaiknya dibatasi, meskipun hal ini bisa menurunkan minat asing mengalirkan dananya ke Indonesia,” ujar Tony.
Dana asing di SBI, kata Tony Prasetiantono, memiliki kelemahan, yaitu dana itu tersimpan di BI, tidak bisa digunakan. Hal ini berbeda dengan dana asing di SUN, yang bisa produktif untuk membiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.


