JAKARTA, KOMPAS.com — Pelaku bisnis menghendaki pemerintah menjadikan prioritas dalam mengatasi pemadaman listrik di seluruh Tanah Air. Jangan lagi ada pemadaman bergilir, apalagi pemadaman yang tidak sesuai dengan jadwal. Kondisi itu mengacaukan kegiatan industri dan sangat merugikan, khususnya bagi usaha kecil dan menengah.

Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Anton Supit di Jakarta, Senin (30/11), mengatakan, kondisi kelistrikan membutuhkan penyelesaian fundamental supaya investor tertarik menanamkan modal di Indonesia. Bukan sekadar membangun pembangkit listrik yang terus dipublikasikan, tetapi pemerintah juga harus melihat cermat fasilitas transmisi dan distribusi yang sudah melebihi kapasitas penggunaannya.

”Jangan cuma menyalahkan PLN, lalu gonta-ganti kepemimpinan. Kebijakan energi sangat diperlukan karena PLN membutuhkan subsidi Rp 50 triliun untuk mendukung kinerjanya. Yang ada hanya sekitar Rp 30 triliun. Kekurangan itulah yang menyebabkan perawatan terabaikan,” kata Anton.

Menurut Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral Herman Afif Kusumo, kondisi kelistrikan saat ini merupakan akumulasi masalah bersifat sistemik. ”Karena itu, butuh revitalisasi perilaku birokrasi PLN. Pergantian pimpinan PLN tak menyelesaikan masalah jika pemimpin baru tak diberikan wewenang khusus, apalagi banyak unit instalasi berteknologi tinggi,” ujarnya.

Selain kepemimpinan yang kuat di tubuh PLN, cara pengelolaan manajemen PLN harus tepat guna, termasuk pemeliharaan dan pembelian peralatan kelistrikan. ”Perlu komitmen politik yang kuat untuk mendukung terobosan yang akan dilakukan PLN. Saat ini birokrasi berjalan lamban karena ada kekhawatiran upaya yang dilakukan melanggar hukum,” ujarnya.

Jaminan pasokan

Ketua Umum Dewan Hortikultura Nasional Benny A Kusbini mengatakan, jaminan pasokan listrik yang stabil dengan daya yang memadai sangat penting bagi kelangsungan usaha hortikultura, baik tingkat budidaya maupun pascapanen hingga perdagangan.

”Tanpa jaminan listrik yang cukup, kualitas produk hortikultura seperti buah-buahan dan sayur-sayuran cepat rusak,” katanya.

Kondisi ini akan dimanfaatkan spekulan dan pedagang dalam memainkan harga. Spekulasi harga inilah yang dapat merugikan petani, peritel, dan konsumen. Tidak adanya jaminan listrik berdampak pada penurunan kualitas produk dan ini akan menurunkan nilai tawar produk hortikultura. Padahal, ada lebih dari 10 juta tenaga kerja terserap di sektor hortikultura.

Infrastruktur listrik sangat penting bagi pertumbuhan hortikultura karena produk hortikultura memerlukan rantai pendingin, mulai dari pascapemetikan, pengangkutan, hingga pemasaran. (OSA/MAS/EVY/NAR)