JAKARTA, KOMPAS.com - Untuk peningkatkan kapasitas pembangunan infrastruktur dan efisiensi perekonomian di Indonesia, Bank Indonesia diminta mendorong upaya peningkatan penyaluran kredit bagi para investor dengan cara-cara yang sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia.
Peningkatan kredit bagi infrastruktur nasional diperlukan, bukan hanya untuk melancarkan pembangunan infrastruktur yang kini tengah digalakkan, akan tetapi juga untuk efisiensi perekonomian secara nasional.
Permintaan itu disampaikan Wakil Presiden Boediono sebagaimana disampaikan Pelaksana Tugas Gubernur Bank Indonesia, yaitu Deputi Gubernur Senior BI Darmin Nasution kepada pers di Istana Wapres, Jakarta, Rabu (2/12) sore.
Sebelumnya, jajaran Dewan Gubernur Bank Indonesia yang dipimpin Darmin Nasution menemui Wapres Boediono. Darmin didampingi sejumlah Deputi Gubernur BI di antaranya Muliaman Hadad, Hartadi A Sarwono dan Budi Rochadi.
Wapres memang menyampaikan soal kredit, terutama kredit untuk infrastruktur. Jadi, perlu adanya upaya BI untuk mendorong dalam arti yang sesuai dengan aturan yang ada. Begitu pentingnya kredit untuk infrastruktur. "Ke depan, kredit itu bukan hanya untuk melancarkan infrastruktur kita, akan tetapi juga sekaligus juga untuk meningkatkan efisiensi dalam perekonomian nasional sehingga laju inflasi bisa ditekan," ujar Boediono.
Menurut Boediono, efisiensi perekonomian itu di antaranya, agar tidak terjadi perbedaan harga bagi penopang infrastruktur yang mencolok. Dicontohkan oleh Pak Boediono, yaitu harga semen per zak-nya di Jakarta mencapai Rp 70.000, akan tetapi di Provinsi Papua harga semen per zak-nya mencapai harga Rp 1,2 juta. "Itu jelas menimbulkan pelemahan infrastruktur kita. Itu contoh ekstrim," tambah Darmin.
Sebelumnya, Darmin mengakui bahwa pertumbuhan kredit perbankan tidak sebesar tahun lalu dan bahkan tidak sebesar yang ditargetkan oleh BI, yaitu 15 persen. Akan tetapi, realisasinya hanya mendekati 10 persen.
"Memang kalau kita masuk lebih dalam, akan ada kenaikan kredit di sekto-sektor pertanian, komunikasi dan angkutan dan listrik dan lainnya. Memang kenaikan kredit yang agak lambat adalah di sektor manufaktur. Kalau dilihat dari skalanya, kredit untuk usaha rakyat kecil dan menengah, pertumbuhan kreditnya mencapai 15-20 persen. Jadi, yang lambati tu justru kredit bagi sektor yang besar," jelas Darmin.
Apabila dilihat dari jenis mata uangnya, sebetulnya juga kredit rupiah juga cukup baik pertumbuhannya. Yang turun justru kredit dalam bentuk valas. "Itu karena kegiatan ekspor impornya masih negatif pertumbuhannya jika dibandingkan tahun per tahun pada tahun lalu," lanjut Darmin.
Adapun Muliaman mengaku BI akan terus memantau fungsi intermediasi perbankan. Beberapa upaya sudah dilakukan, termasuk pemberian data dan informasi terhadap beberapa sektor yang terlalu dianggap belum dikenal oleh kalangan perbankan, yang sebenarnya memiliki potensi yang besar.
BI juga terus berdikusi dengan kalangan perbankan. "Karena, logika kita mengatakan, jika cost of fund-nya sudah murah, maka turunnya drastis sebesar h ampir 300 basis poin, mestinya mampu menurunkan tingkat suku bunga kredit yang seimbang. Tentu saja akan lebih besar penurunannya jika marginnya akan ditekan," jelas Muliaman.
Dikatakan Muliaman, langkah itu yang akan dilakukan BI dan BI akan mempelajari lebih dulu sehingga dalam waktu dekat akan bisa mendiskusikan dengan kalangan perbankan agar bisa disepakati format standar agar bisa memantau efisiensi dan pembiayaan keuangan perbankan.
