Minggu, 27 Mei 2012
Selamat Datang   |      |  
Kompas.com
Minggu, 27 Mei 2012 | 00:51 WIB
Idrus Marham Akhirnya Tanda Tangan
Caroline Damanik | Edj | Senin, 7 Desember 2009 | 13:38 WIB
|
Share:

KOMPAS.com/Caroline Damanik
Ketua Pansus Angket Century, Idrus Marham (berkemeja putih) memimpin forum diskusi dengan para mahasiswa yang tergabung dalam Jaringan Mahasiswa Nasional di Gedung DPR, Senin (7/12). Posisinya sebagai ketua dipertanyakan oleh para mahasiswa.

TERKAIT:

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Pansus Angket Century Idrus Marham akhirnya berani menandatangani kontrak politik yang diajukan oleh para mahasiswa yang tergabung dalam Jaringan Mahasiswa Nasional di Gedung DPR RI, Senin (7/12). 

Idrus membubuhkan tanda tangannya setelah didesak sedemikian rupa karena interupsi dan seruan yang bernuansa desakan dari para mahasiswa. "Saya tidak ingin dipaksa," kata Idrus diikuti dengan gerakan tangannya di atas kertas kontrak politik.

Idrus bahkan meminta para mahasiswa maju mendekat kepadanya untuk menyaksikan dan membuktikan bahwa dirinya benar-benar memberikan tanda tangan. Kontan, Rahman Latuconsina dari Universitas Islam Jakarta yang membacakan kontrak politik maju bersama tiga rekan lainnya.

Sebelumnya, Idrus sempat panjang lebar memaparkan, pansus juga memiliki semangat untuk menggelar rapat pansus dengan terbuka. Namun dalam pelaksanaannya, lanjut politisi Golkar ini, keputusan kembali pada kesepakatan seluruh anggota pansus. "Tapi perlu dicatat, semangatnya terbuka," tuturnya.

Idrus juga mengungkapkan panjang lebar soal persiapan materi rapat, meliputi agenda, jadwal, substansi materi dan pihak-pihak yang akan dipanggil, serta mekanisme kerja, pertanggungjawaban secara akademik. "Jadi kita belajar mulai dari data, bukan dari orang. Kalau runtut mengalir, ini yang penting. Data yang akan bicara siapa yang bertanggung jawab dan dipanggil. Dengan begitu tak seorang pun yang dapat mengelak," lanjutnya.

Karena begitu panjang menjelaskan, Rahman sempat menginterupsi bahwa bukan retorika Idrus yang dibutuhkan tapi keberanian untuk menandatangani kontrak politik.