Pindad Produksi 40 Panser Tahun 2010

Bandung, Kompas - PT Pindad rencananya akan memproduksi 40 panser pesanan Departemen Pertahanan tahun 2010. Dalam kaitan itu, keputusan Menteri Keuangan mengenai pengadaan dana sebesar Rp 360 miliar untuk panser tipe 6 x 6 tersebut diharapkan segera keluar.

Direktur Produk Manufaktur PT Pindad Tri Hardjono seusai kunjungan Menteri Pertahanan (Menhan) Purnomo Yusgiantoro ke PT Pindad di Bandung, Jawa Barat, Sabtu (12/12), mengatakan, pihaknya tengah menunggu keputusan Menteri Keuangan (kepmenkeu) tentang pengadaan dana panser.

Menteri Keuangan Sri Mulyani, lanjutnya, telah mengarahkan stafnya agar kepmenkeu segera ditetapkan. ”Kepmenkeu diharapkan keluar awal tahun 2010. Jika terjadi hambatan dan dianggap perlu, ada kemungkinan pengadaan dana diperoleh dari pinjaman komersial perbankan,” ujar Tri.

Untuk pendanaan, Dephan berencana mempertemukan PT Pindad dengan perbankan, yakni BNI dan BRI. Pinjaman dari bank itu nantinya akan dibayar dengan dana dari Departemen Keuangan sebagaimana diajukan Dephan.

Menurut Tri, pihaknya telah melaporkan kepada Menhan mengenai pembiayaan komponen- komponen panser. ”Mesin panser, misalnya, sudah dipesan dari Perancis. Komponen lain, seperti suspensi, peralatan elektrik, dan alat komunikasi, juga sudah dipesan,” katanya.

Jika waktu yang dibutuhkan untuk penyediaan dana lebih lama, Tri khawatir biaya produksi panser akan kian besar.

Dephan memesan 150 panser. Pembuatan 93 panser di antaranya diselesaikan hingga menjelang akhir tahun ini. Artinya, masih ada 57 panser yang belum diproduksi.

Dana pembuatan 40 panser tahun 2010 sudah dibahas. Namun, anggaran untuk 17 panser sisanya belum dibicarakan. Menurut Tri, PT Pindad mengharapkan pengadaan 17 panser itu juga bisa dilakukan tahun depan.

Kunjungan Menhan ke PT Pindad kemarin untuk melihat kemajuan-kemajuan yang sebelumnya dilaporkan Direktur Utama PT Pindad Adik Avianto. Setelah datang dan berbincang sebentar dengan direksi PT Pindad, Menhan melakukan peninjauan.

Menurut Menhan, saat ini pihaknya sedang membahas pesanan alat utama sistem persenjataan baru untuk lima tahun mendatang. ”Jumlahnya belum bisa dibicarakan,” katanya. (bay)