Sabtu, 26 Mei 2012
Selamat Datang   |      |  
Kompas.com
Sabtu, 26 Mei 2012 | 08:01 WIB
Prioritaskan Gas untuk Dalam Negeri
| jimbon | Senin, 14 Desember 2009 | 06:31 WIB
|
Share:

SRIWIJAYA POST/SYAHRUL HIDAYAT
Kenaikan harga tabung gas elpiji ukuran 12 kg yang mencapai Rp 69.000, kebanyakan warga beralih ke tabung gas elpiji ukuran 3 kg seharga Rp 14.000. Seperti yang terlihat di Agen Resmi Gas Elpiji Elgastrindo, Jl Demang Lebardaun, Simpang Polda, Palembang, Sumsel, Senin (25/8).

TERKAIT:

BATAM, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa menegaskan, produksi gas bumi, khususnya dari Blok Natuna D Alpha, harus diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan di dalam negeri. Hal ini menjadi kebijakan energi nasional dan terkait dengan empat kebutuhan mendasar.

Hatta menyatakan hal itu seusai deklarasi pencalonannya sebagai kandidat Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) periode 2010-2015, Sabtu (12/12) malam di Batam, Kepulauan Riau. ”Selalu kita katakan, dalam pengembangan energi nasional ke depan, pemenuhan kebutuhan di dalam negeri menjadi prioritas. Apabila sudah terpenuhi dan masih ada sisa untuk diekspor, kita ekspor. Itu strategi kebijakan energi kita,” ujarnya.

Pernyataan Hatta berbeda dengan yang dikatakan sebelumnya oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Darwin Zahedy Saleh. Darwin menyatakan, hasil produksi Blok Natuna D Alpha diprioritaskan untuk ekspor. Alasannya, karena sebagian besar produksi diperkirakan tidak terserap pasar domestik.

Cadangan gas di Blok Natuna D Alpha diperkirakan 40 triliun kaki kubik. Setelah dikurangi semua biaya eksplorasi dan eksploitasi, pemerintah daerah mendapat 30 persen melalui dana bagi hasil (DBH) migas.

Hatta mengakui, harga gas bumi di dalam negeri memang cenderung lebih rendah dibanding harga ekspor. ”Tetapi, prinsipnya, masyarakat yang tidak mampu harus diberi subsidi,” ujarnya.

Adapun untuk gas bumi yang dikonsumsi industri, menurut Hatta, tetap harus mengacu pada tarif industri. ”Oleh karena itu, diperlukan restrukturisasi pola subsidi. Jangan sampai subsidi mengakibatkan masyarakat mampu yang paling menikmati,” ujarnya. (FER)

Sumber :
Kompas Cetak