JAKARTA, KOMPAS.com — Asosiasi Pertekstilan Indonesia menilai Indonesia belum siap menghadapi pemberlakuan perjanjian perdagangan bebas atau FTA pada 1 Januari 2010. Pasalnya, penerapan perjanjian ini bakal mengancam produk dalam negeri karena adanya serbuan produk China.
"Negara kita yang enggak siap menghadapi China. Bukan cuma antara pengusaha tekstil saja," kata Sekjen Asosiasi Pertekstilan Indonesia Ernovian C Ismy saat diskusi mingguan bertajuk "Ketika Produk China Menyerbu" di Warung Daun, Jakarta, Sabtu (19/12/2009).
Ernovian mengatakan, pemerintah seharusnya fokus untuk memperbaiki kondisi dalam negeri, seperti masalah infrastruktur dan listrik, sebelum berani menandatangani FTA tersebut. Penguatan infrastruktur dan listrik dinilai akan menekan pengeluaran para pengusaha sehingga produk mereka diharapkan mampu bersaing dengan produk asing.
"Tahun depan, katanya PLN mau naikin TDL. Apa mereka tahu kami (pengusaha tekstil) mau menghadapi persaingan dengan China. Itu terlihat kan, tidak ada koordinasi," ungkapnya.
Hal senada disampaikan Direktur Pusat Advokasi dan Konsultasi Ritel Indonesia dan Praktisi Bisnis Glodok, Hermawi F Taslim.
Dia menyesalkan keikutsertaan Indonesia dalam FTA tersebut. Sebenarnya, pemerintah belum siap menghadapi FTA ini karena belum sejumlah masalah dalam negeri belum beres. Hal itu seperti masalah infrastruktur, birokrasi yang tidak efisien, sistem pengkreditan, dan pemerintah yang masih kurang koordinasi.
"Pemerintah enggak siap. Kalau rakyatnya, siap. Menengah ke bawah itu tangguh. Kalau kita tangguh, kita siap saing," ucapnya.
Meski demikian, dia menilai bahwa penerapan FTA berpotensi membuat pengusaha kehilangan pendapatan utamanya. Sebab, pengusaha lokal tidak mampu bersaing dengan produk-produk China yang makin murah dan membanjiri pasar domestik. Padahal, sumber pendapatan tersebut merupakan keahlian satu-satunya yang dimiliki secara turun temurun.
"Ketika impor China masuk, maka akan banyak orang kehilangan pekerjaannya dari keahlian yang turun-temurun," ujarnya.
