KOMPAS.com - Niat pemerintah jelas, menggelar ”perang” menekan angka pengangguran terbuka yang sudah 8,96 juta orang per Agustus 2009. Angka yang mencengangkan karena mencapai 8,14 persen dari total angkatan 113,83 juta orang. Padahal, rata-rata pertambahan angkatan kerja 2,32 juta orang (Agustus 2008 ke Agustus 2009). Sebuah bom waktu dengan kekuatan dahsyat yang harus segera bisa dijinakkan.
Agar ”perang” ini sukses, tidak bisa lain harus ada pertumbuhan ekonomi yang berkualitas. Ini senjata pamungkas. Pertumbuhan ekonomi yang didorong investasi dan ekspor. Pertumbuhan ekonomi dari sektor jasa dan konsumsi tidak banyak kualitas diukur dari daya serap tenaga kerja.
Mengirim tenaga kerja ke luar negeri, sebagaimana enam juta tenaga kerja Indonesia (TKI) yang ada saat ini, juga jalan keluar lain. Sejauh ini TKI menyumbang devisa dalam bentuk remitensi mencapai Rp 82 triliun (tahun 2008). TKI memang menjadi salah satu program andalan pemerintah sekarang.
Sayangnya, nasib TKI tetap memprihatinkan. Ada 1.018 TKI dianiaya di luar negeri. Juga kini marak mafia sertifikat asli tetapi palsu agar TKI dikirim tanpa mengikuti latihan kerja minimal 200 jam. TKI pun rawan dianiaya karena tidak terampil.
Bicara soal senjata pamungkas tadi, pemerintah mencanangkan pertumbuhan ekonomi selama lima tahun nanti rata-rata 7 persen. Tahun 2010, pemerintah memperkirakan pertumbuhan 5,5 persen. Pertumbuhan ekonomi yang diharapkan bisa menampung tambahan angkatan kerja sekaligus menekan angka pengangguran. Pertumbuhan 1 persen bisa menyediakan 350.000 lapangan kerja.
Pertanyaannya, apakah pemerintah cukup punya amunisi yang memadai agar pertumbuhan ini bisa tercapai? Kalangan ekonom mengatakan, untuk pertumbuhan ekonomi sekitar 4,2 persen saja pemerintah bisa mencapainya sambil tidur. Pertumbuhan muncul karena 70 persen peran sektor konsumsi.
Persoalan besar
Namun, untuk mencapai pertumbuhan 7 persen perlu kerja ekstra keras. Tidak lagi hanya mengandalkan sektor konsumsi. Sektor manufaktur dan pertanian yang hanya memainkan peran 30 persen harus didorong. Kedua sektor ini banyak menyerap tenaga kerja.
Persoalannya, untuk mencapai angka pertumbuhan tadi, perlu dana Rp 2.855 triliun-Rp 2.910 triliun per tahun. Akan tetapi, dana yang bisa disediakan pemerintah hanya 13 persen dari kebutuhan. Sisanya harus dari swasta domestik, yakni bank, nonbank, dan pasar modal, juga dari asing berupa pinjaman dan investasi langsung.
Berharap investasi swasta, termasuk asing, itu tidak gampang. Iklim investasi dinilai tak kunjung membaik secara signifikan. Masalah keamanan dan politik, kepastian hukum, dan aturan yang tumpang tindih. Risiko investasi dan berbisnis menjadi tinggi.
Sulit mengharapkan dana dari pemerintah. Berlakunya Perjanjian Perdagangan Bebas (FTA) ASEAN-China per 1 Januari 2010 saja sudah membuat penerimaan negara dari cukai menghilang Rp 15 triliun. Penerimaan dari pajak juga digarap sekalipun kerja berat di tengah lesunya sektor riil.
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), yang ada sekitar Rp 1.009,5 triliun, sudah tergerus untuk anggaran rutin. Belum lagi kewajiban membayar utang Rp 113 triliun tahun 2010. Kewajiban tersebut sedikit ringan menurun menjadi Rp 87 triliun (tahun 2011), Rp 109 triliun (2012), Rp 90 triliun (2013), dan Rp 100 triliun (2014).
Beban APBN bertambah lagi dengan subsidi bahan bakar minyak yang bakal membengkak seiring dengan kenaikan harga minyak mentah dunia yang sudah menyentuh 80 dollar AS per barrel. Beban subsidi bertambah lagi dengan naiknya konsumsi bahan bakar minyak, terutama di sektor transportasi.
Perbankan bukan amunisi yang tepat untuk mendorong pertumbuhan. Dari sekitar Rp 1.700 triliun yang diperlukan untuk mendorong pertumbuhan 4,3 persen pada tahun 2009, sejauh ini perbankan hanya bisa berkontribusi Rp 78 triliun atau 4,6 persen.
Pada tahun-tahun sebelumnya, kontribusi kredit perbankan dalam membiayai kebutuhan investasi mencapai 20-25 persen. Rendahnya penyaluran kredit karena perbankan terlampau takut menyalurkan pinjaman. Hal ini bisa terlihat dari masih tingginya suku bunga kredit 13-16 persen per tahun.
Kontradiksi karena suku bunga acuan (BI Rate) hanya 6,5 persen. Bunga deposito juga hanya 7 persen. Bunga kredit yang tinggi karena besarnya margin keuntungan bank. Fungsi intermediasi bank disepelekan.
Minimnya peran perbankan dalam pertumbuhan ekonomi bakal berlanjut pada tahun 2010. Untuk mencapai pertumbuhan sebesar 5,5 persen tahun depan, diperlukan investasi minimal Rp 2.000 triliun.
Apabila kontribusi perbankan diharapkan 20 persen, kredit harus Rp 400 triliun. Angka yang sulit diraih. Padahal, investasi tahun 2010 diharapkan tumbuh 8-9 persen, jauh lebih tinggi daripada tahun-tahun sebelumnya. Namun, kontribusi kredit perbankan hanya Rp 73 triliun.
Apakah ketidakmampuan perbankan ini membuat pemerintah dan Bank Indonesia mengandalkan pembiayaan dari aliran dana asing jangka pendek (hot money)? Disebutkan ada sekitar 2.400 miliar dollar AS atau Rp 22.800 triliun akan masuk ke emerging market, termasuk Indonesia. Rumitnya, mengandalkan uang panas akan membuat suku bunga tetap tinggi. Sektor manufaktur tetap lesu, pengangguran tak terperangi.
Namun, amunisi untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi 7 persen juga tergantung infrastruktur pendukung, seperti listrik, jalan raya, termasuk tol, dan berbagai peraturan pemerintah yang mendukung pertumbuhan. Pemerintah berniat mereformasi peraturan.
Akan tetapi, listrik dan jalan raya masih tetap kendala. Sekitar 3.000 kilometer dari 36.000 kilometer jalan nasional rusak berat. Distribusi barang terganggu. Biaya tinggi. Listrik yang hidup mati tak bisa diandalkan untuk ekonomi tumbuh di atas 6 persen sekalipun. Beroperasinya sebagian pembangkit baru tahun 2010 diharapkan bisa memberikan amunisi. (ppg)
