JAKARTA, KOMPAS.com — Menneg BUMN Mustafa Abubakar menegaskan, tidak ada kontrak politik atas penunjukan Dahlan Iskan sebagai Direktur Utama PT PLN. Menurutnya, Dahlan dipilih karena menawarkan sejumlah konsep yang bagus untuk perbaikan kinerja PLN.
"Enggak ada. Ini murni profesional. Anda dengar sendiri dia (Dahlan) meyakinkan kita," ujar Mustafa, seusai pelantikan jajaran Direksi dan Dewan Komisaris baru PLN, di Gedung PLN Pusat, Jakarta, Rabu (23/12/2009).
Sebelumnya diketahui, Serikat Pekerja PLN menolak Dahlan sebagai Dirut PLN. Dahlan dinilai tidak kompeten memimpin perusahaan setrum itu. Di samping itu, berembus kabar yang menyatakan bahwa pemilihan Dahlan sebagai Dirut perusahaan pelat merah ini hanya merupakan politik balas budi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Pasalnya, bos Grup Jawa Pos ini telah menjadi tim sukses Presiden SBY untuk memenangkan pemilu legislatif dan pemilu presiden di wilayah Jawa Timur.
Namun, Mustafa membantah kabar ini. Dia bahkan menegaskan bahwa Dahlan telah menandatangani kontrak kerja dengan pemerintah yang berisi target pencapaian kinerja selama masa kerjanya. "Kalau kontrak kerja ada, kalau kontrak politik tidak ada. Kontrak kerja dengan saya itu kuantitatif. Ada waktunya dan target-targetnya," katanya.
