JAKARTA, KOMPAS.com - Demikian dikemukakan Mustafa Abubakar seusai melantik jajaran direksi dan dewan komisaris PT PLN, Rabu (23/12) di Kantor Pusat PT PLN, Jakarta. Sembilan direktur PLN yang baru berasal dari kalangan internal PLN. Menneg BUMN juga melantik Yogo Pratomo sebagai Komisaris Utama PT PLN. Pelantikan Dahlan sebagai Dirut PLN diwarnai unjuk rasa oleh Serikat Pekerja PLN dan ratusan mahasiswa. Alasannya, Dahlan adalah pemilik pembangkit listrik swasta 2 x 25 megawatt di Kalimantan Timur sehingga ada konflik kepentingan. Keraguan terhadap kompetensi Dahlan karena tidak memiliki pengalaman cukup dalam bidang kelistrikan juga dilontarkan Federasi Serikat Pekerja BUMN Bersatu. Mustafa menjelaskan, dibandingkan dengan dua calon lain dari internal PLN, Dahlan memiliki konsep paling bagus lewat pemberdayaan PLN. Konsep yang ditawarkan adalah efisiensi biaya produksi dengan mengurangi penggunaan bahan bakar minyak untuk pembangkit yang saat ini mencapai 35 persen. ”Kalau dialihkan ke gas, bisa menghemat hingga Rp 15 triliun per tahun,” ujar Mustafa Abubakar. Menurut Mustafa, Dahlan menjanjikan adanya cadangan-cadangan trafo dan kompresor untuk mengantisipasi gangguan pada transmisi dan pasokan listrik, serta mengurangi utang PLN yang tertunggak. Jika tidak tercapai dalam setahun, Dahlan siap mengundurkan diri. ”Dalam memilih Dirut PLN, kami tidak semata-mata melihat pada unsur teknis, tetapi juga mempertimbangkan kemampuan manajemen dan kepemimpinan agar PLN bisa lebih efisien,” kata Mustafa. Menanggapi keraguan sejumlah kalangan mengenai kompetensinya, Dahlan berdalih bahwa dirinya sudah enam tahun terjun dalam usaha penyediaan listrik swasta. Ia juga siap menjual atau melepas kepemilikan saham atas dua pembangkit listrik tenaga uap miliknya jika aturan yang ada melarang hal itu.
