JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah disarankan melakukan sejumlah terobosan agar penggunaan anggaran negara pada tahun 2010 efektif dan efisein. Sekjen Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA), Yuna Farhan berpendapat, berkaca pada tahun APBN 2009, penyerapan anggaran tidak efisien.

Peningkatan anggaran di setiap kementerian atau pun lembaga dinilai tidak memberikan efek signifikan pada kinerja. Menurutnya, dibutuhkan terobosan radikal agar alokasi anggaran efektif dan efisien serta berdampak positif bagi capaian kerja setiap kementerian/lembaga.

"Pemimpin harus punya pemikiran radikal. Kebutuhan birokrasi selama ini mendominasi anggaran negara. Biaya kementerian/lembaga selalu naik, tidak ada sejarahnya turun," kata Yuna, Kamis (31/12/2009), di Jakarta.

Menurutnya, Presiden perlu bersikap terhadap kementerian/lembaga yang tidak menggunakan anggarannya secara benar. "Presiden harus berani memotong anggaran kementerian/lembaga yang tidak bisa menentukan skala prioritas. Apalagi yang mendapatkan penilaian disclaimer dari BPK," ujarnya.

Fungsi DPR dalam pembahasan anggaran bersama pemerintah juga diharapkan berjalan sesuai fungsi. Selama ini, DPR dinilainya hanya menjadi stempel RAPBN yang diajukan oleh eksekutif. "Karena orientasinya juga untuk pemenuhan fasilitas mereka (DPR)," kata Yuna.

Pembahasan anggaran seharusnya dilakukan dengan terbuka, tidak tertutup seperti yang berlangsung selama ini.