JAKARTA, KOMPAS.com - Di pengujung tahun 2009, pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) - Boediono diuji dengan menyeruaknya kasus Bank Century yang mengindikasikan adanya penyalahgunaan saat diambil kebijakan pengucuran dana talangan Rp 6,7 triliun pada tahun 2008.
Saat itu, Boediono masih menjabat sebagai Gubernur Bank Indonesia. Kasus Century semakin memanas dengan mulai bekerjanya Pansus Angket Century yang dibentuk DPR pada awal Desember lalu.
Sejumlah anggota fraksi yang berasal dari partai koalisi bahkan ikut memotori. Diprediksikan, pada tahun 2010 ini, SBY akan melakukan "kocok" ulang koalisi untuk menertibkan "anak-anak nakal" yang justru memojokkan posisinya.
Pengamat politik Lembaga Survei Indonesia (LSI), Burhanuddin Muhtadi berpendapat, kasus Century dan riak politik yang menerpa Demokrat dan SBY merupakan bukti ketidaksolidan koalisi untuk mengantisipasi turbulensi politik yang menghampiri.
"Akibatnya semakin menjadi dan melebar dan kemana-mana. Saya memperkirakan, SBY akan segera melakukan kocok ulang," kata Burhan kapada Kompas.com, Jumat (1/1/2010).
Kocok ulang tersebut didasarkan pada inefisiensi fungsi koalisi. Saat ini, partai-partai yang menjadi koalisi Demokrat di parlemen dan pemerintahan adalah PAN, PKB, PPP, PKS dan Golkar.
Berbagai skenario kocok ulang yang mungkin dilakukan, di antaranya mempertahankan partai koalisi hanya dengan 50 persen plus satu, tapi memiliki kekuatan yang solid.
Sinyalemen tersebut sempat diutarakan Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar kemarin. Dia mengungkapkan, koalisi baik-baik saja. Tapi, tidak menutup kemungkinan dilakukan evaluasi agar koalisi semakin kuat. Syarat minimal yang mungkin akan dipertahankan adalah memelihara kuantitas kekuatan dengan 50 persen plus satu di parlemen.
"Menurut saya, SBY akan memilah, mana yang relatif mudah diatur dalam satu paket. Kemungkinan, Demokrat sudah pasti, dua lagi adalah PPP dan PKB yang relatif enggak neko-neko. Sekarang, 'anak nakal'-nya itu Golkar, PAN dan PKS. Untuk mencapai 50 persen plus satu, mungkin akan tari satu atau dua dari tiga "anak nakal" itu," papar Burhan.
Ada dua kemungkinan yang dibaca Burhan. Pertama, akan menyingkirkan Golkar dan merangkul PAN serta PKS, dengan memberikan insentif koalisi yang lebih besar. Insentif koalisi, bisa saja menambah jatah menteri. Dengan format ini, maka kekuatan koalisi di parlemen mencapai 56 persen.
Kemungkinan kedua, menyingkirkan PAN dan PKS, untuk tetap mempertahankan Golkar. Golkar dinilai punya kesejarahan koalisi dengan Demokrat dan SBY.
"Ini memang pilihan sulit, karena pasti akan ada kontrak politik yang lebih kuat dan mengikat. SBY juga harus memberikan insentif lebih kepada mitra koalisi. Kalau SBY mengikuti kemauan 'tiga anak nakal' itu, akan menjadi preseden buruk untuk selanjutnya. Bisa saja, ke depannya akan melakukan aksi politik serupa untuk mencapai tujuan politik mereka," ujar Burhan.
