YOGYAKARTA, KOMPAS.com — Asosiasi Industri Permebelan dan Kerajinan Indonesia mendesak pemerintah menunda pemberlakuan Perjanjian Perdagangan Bebas (FTA) ASEAN-China untuk sektor permebelan setidaknya hingga lima tahun ke depan. Pemerintah harus mau membuka mata bahwa sektor permebelan memang belum siap menghadapi FTA.
Ketua Umum Asosiasi Industri Permebelan dan Kerajinan Indonesia Ambar Tjahjono menuturkan, hingga tiga tahun lalu ekspor mebel Indonesia ke China masih cukup besar. Namun, dalam dua tahun terakhir, ekspor mebel China ke Indonesia surplus dan nilainya mencapai 10 kali lipat dibanding ekspor mebel Indonesia ke China. "Ekspor mebel Indonesia ke China mencapai sekitar 8 juta dollar Amerika Serikat per tahun, tapi ekspor mebel China ke Indonesia mencapai 90 juta dollar AS. FTA belum berlaku saja produk China sudah menyerbu, apalagi ada FTA," katanya, Kamis (7/1/2010) di Yogyakarta.
Pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah, kata Ambar, perlu lebih peka terhadap nasib industri dalam negeri. Setelah FTA ASEAN-China ditandatangani, pemerintah tidak segera menyiapkan industri dalam negeri menghadapi persaingan bebas. "Kondisi ini sangat berbeda dengan pemerintah China yang segera memperbaiki infrastruktur dan menciptakan iklim usaha yang baik, sehingga bisa mendorong ekspornya secara besar-besaran. Bunga bank, misalnya, di China maksimal 3 persen, tapi di Indonesia sampai 17 persen. Listrik di China lancar, sedangkan di Indonesia byarpet terus. Jadi bagaimana mungkin kita bisa bersaing," tambahnya.
Menurut dia, penundaan FTA untuk sektor mebel sudah tidak bisa ditawar lagi. Jika tetap dilanjutkan, serbuan produk China yang berharga lebih rendah akan sangat berpengaruh pada produk mebel lokal. Potensi pasar mebel dalam negeri yang mencapai 500 juta dollar AS akan dikuasai produk China. Akibatnya, industri mebel yang padat karya bisa hancur sehingga memicu pemutusan hubungan kerja massal.
