JAKARTA, KOMPAS.com — Sebanyak tiga dari 12 kelompok pos tarif, yang diperkirakan akan bermasalah dengan adanya penerapan perjanjian perdagangan bebas atau FTA antara ASEAN dan China, akan menekan badan usaha milik negara atau BUMN. Ketiganya terkait dengan pos tarif besi baja, permesinan, dan kimia anorganik.
"Saya berterima kasih karena ada dukungan dari Komisi VI DPR agar BUMN meningkatkan daya saingnya. Saya perlu menyampaikan, ada BUMN yang mendapatkan kesulitan dengan adanya FTA ini, dan ada juga yang mendapatkan keuntungan. Salah satu BUMN yang mendapatkan kesulitan itu adalah BUMN produsen baja," ujar Menteri Negara BUMN Mustafa Abubakar di Jakarta, Rabu (20/1/2010) di sela-sela Rapat Kerja antara Komisi VI DPR dan lima menteri yang terkait dengan FTA.
Kelima menteri itu adalah Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Perindustrian MS Hidayat, Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu, Menteri Negara BUMN Mustafa Abubakar, serta Menteri Negara Urusan Koperasi dan UKM Syarifuddin Hasan.
Dalam paparan tertulisnya, Mustafa menyebutkan, pada industri besi baja ada 114 pos tarif yang akan bermasalah. Permasalahan yang dihadapi PT Krakatau Steel (BUMN produsen baja) adalah pertama, adanya ketergantungan terhadap bahan baku, yakni scrap dan bijih besi. Kedua, ketersediaan modal yang terbatas. "Ketiga, ketersediaan gas alam dan listrik yang terbatas. Keempat, struktur industri hulu dan hilir yang belum lengkap," ujarnya.
Hal ini mengkhawatirkan karena tenaga kerja langsung yang terserap oleh industri baja nasional adalah 250.000 orang. Ancaman terhadap industri baja nasional adalah pertama, 95 persen produk baja belum memiliki Standar Nasional Indonesia (SNI).
Kedua, 75 persen industri baja nasional gagal melunasi kreditnya pada perbankan nasional dan asing. Ketiga, perangkat counter measures belum siap dan amat lambat. Keempat, sektor riil diperkirakan baru akan pulih pada tahun 2010 dan khusus baja tahun 2013.
"Di sisi lain, China menerapkan kebijakan yang amat mendukung perkembangan industri bajanya, antara lain memberikan export duty untuk bahan baku baja dan memberikan subsidi 9 persen-13 persen untuk produk akhir dan barang jadi produk baja," ujar Mustafa.
