JAKARTA, KOMPAS.com- Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bakal mengejar para penunggak pajak yang belum juga melunasi kewajibannya. Menurutnya, pemerintah akan membereskan masalah ketidakpatuhan wajib pajak dan debitur-debitur nakal yang kerap meghindar dari kewajiban.
"Kita akan memberesi nanti yang bandel-bandel bayar pajak. Kita beresi yang tidak mau bayar hutang di bank-bank banyak. Saya akan cek langsung nanti supaya ekonomi kita sehat. Jangan sampai rakyat tidak tahu ada mandek-mandek di sana. Ini untuk penegakan hukum," kata Presiden di sela-sela peresmian sistem National Single Window (NSW), Tanjung Priok, Jakarta, Jumat (29/1/2010).
Seperti diberitakan, Direktorat Jenderal Pajak sempat mengungkapkan persoalan dugaan tunggakan pajak yang melilit sejumlah perusahaan milik swasta dan pemerintah, termasuk BUMN yang mencapai miliaran rupiah.
Dalam kesempatan yang sama, Presiden juga menegaskan bahwa pemerintah akan terus melakukan reformasi birokrasi di berbagai institusi. Seperti, Direktorat Jenderal Bea Cukai, Direktorat Jenderal Pajak, dan Badan Pertanahan Nasional (BPN).
Dulu sekali, rakyat bilang bahwa di Bea Cukai, Pajak, BPN itu tempat yang basah-basah. Sekarang tidak ada basah tidak ada kering. Semua bekerja untuk rakyat, untuk negara. Terima kasih atas reformasinya," tandasnya.
