JAKARTA, KOMPAS.com — Indonesia tidak berdaya mengatur pasokan gas di dalam negeri karena investasi di ladang gas dikuasai asing. Akibatnya, gas yang diproduksi di dalam negeri lebih banyak diambil ke negara-negara tempat para investor itu berasal atau dijual ke pasar internasional. Salah satu industri yang menjadi korban adalah pabrik pupuk yang menjadikan gas sebagai bahan baku utamanya.
"Kalaupun ada pasokan ke pabrik pupuk, itu bukan karena diprioritaskan melainkan karena pembeli asingnya tidak jadi membeli. Ketika dijual ke PIM (Pupuk Iskandar Muda), misalnya, harga jualnya sama dengan gas impor," ujar Ketua Kelompok Kerja Pupuk Nasional Edy Putra Irawadi di Jakarta, Minggu (31/1/2010).
Menurut Edy, kondisi itu menjadi penyebab keputusan Presiden sekalipun sulit dipenuhi. Sebelumnya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah menyetujui pasokan gas pada pabrik-pabrik pupuk baru di Pusri dan Kaltim, tetapi sulit dipenuhi secara teknis.
"Tidak ada tata niaga gas ataupun bea keluar seperti CPO (minyak kelapa sawit mentah) dan rotan sehingga strategi untuk meningkatkan manfaat atau mengamankan anugerah Tuhan ini untuk kita, untuk kepentingan sendiri, apalagi gas ini memberikan nilai tambah yang berdampak luas kepada masyarakat luas," ungkapnya.
Dengan kondisi tersebut, semua pabrik pupuk di dalam negeri tetap tidak menarik untuk mendapatkan dukungan kredit perbankan. Bank melihat pabrik pupuk bermasalah karena tidak mendapatkan pasokan gas yang jelas.
"Bagaimana bank mau memberikan kredit kalau tidak ada jaminan gas," tutur Edy.
