SBY-Boediono Kecanduan Utang Asing?

JAKARTA, KOMPAS.com — Bukannya menghapuskan utang, pemerintah SBY-Boediono justru menambah utang baru. Ironisnya, hal itu sudah terlaksana dalam program 100 harinya. Wajar jika International NGO Forum on Indonesian Development (INFID) menilai Kabinet Indonsia Bersatu II sudah kecanduan utang, baik bilateral maupun multilateral.

Demikian dikatakan Koordinator Advokasi INFID Wahyu Susilo dalam diskusi "100 Hari Pemerintahan SBY-Boediono: Timpangnya Kebijakan Makroekonomi dengan Kesejahteraan Rakyat".  "Selama 100 hari, diplomasi ekonomi yang dilakukan semakin menambah utang. Sementara politik luar negeri tidak diarahkan pada pengurangan utang," ujar Wahyu saat jumpa pers, Minggu (31/1/2010).

Dalam tahun 2009 saja, sambung Wahyu, total utang pemerintah pusat mencapai Rp 1.618 triliun. Padahal, beban utang tersebut dapat mengganggu anggaran pendapatan dan belanja negara.

Utang baru itu terlihat dari program pengentasan rakyat dari kemiskinan, seperti Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM), Program Keluarga Harapan (PKH), dan Bantuan Operasional Sekolah (BOS), yang dilanjutkan dengan biaya utang luar negeri. Program ini sebelumnya menjadi program independen pemerintah, tetapi diserahkan ke asing.

Belum lagi beban utang kebijakan yang diberi nama Development Program Policy Support Program. Tambahan utang ini didapat dari Bank Pembangunan Asia senilai 200 juta dollar AS dan Bank Dunia senilai 600 juta dollar AS.

Ironisnya, lembaga donor tersebut sekaligus mendirikan lembaga baru untuk mempercepat program di atas.

Direktur Eksekutif INFID Donatus K Marut menambahkan, kecanduan pemerintahan SBY pada utang tampak ketika memimpin delegasi Indonesia dalam pertemuan puncak perubahan iklim di Kopenhagen, Denmark, pertengahan Desember 2009. "Presiden SBY telah mendapatkan komitmen utang baru untuk perubahan iklim," ujar Donatus.