Kebutuhan Riil Solar untuk Nelayan Diverifikasi

JAKARTA, KOMPAS.com — Badan Pelaksana Kegiatan Hilir Minyak dan Gas Bumi bersama Kementerian Kelautan dan Perikanan sedang melaksanakan verifikasi kebutuhan riil bahan bakar minyak (BBM) solar untuk nelayan. Untuk mengawasi pendistribusian solar untuk nelayan, uji coba sistem tertutup akan dilakukan.   

Menurut Kepala BPH Migas Tubagus Haryono, dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), hasil verifikasi kebutuhan riil BBM solar untuk nelayan itu akan ditindaklanjuti dengan penambahan atau pengurangan kuota BBM solar yang akan dialokasikan untuk nelayan.   

Ke depan, pengawasan pendistribusian solar untuk nelayan akan dilakukan uji coba sistem tertutup sebagaimana yang dilakukan untuk transportasi darat di daerah Kepulauan Riau, kata Tubagus menambahkan. Dengan sistem tertutup, pendistribusian solar untuk nelayan itu diharapkan bisa lebih tepat sasaran dan lebih mudah dipantau.   

Sejauh ini pihaknya telah menugaskan PT Pertamina (Persero) dan PT AKR Corporindo untuk mendistribusikan BBM bersubsidi jenis minyak solar dengan harga yang telah ditetapkan oleh pemerintah ke seluruh lembaga penyalur yang melayani kebutuhan nelayan. Hal ini bertujuan agar nelayan dapat membeli solar sesuai dengan harga yang sudah ditetapkan pemerintah.   

Pihaknya juga bekerja sama dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan beserta badan usaha untuk mengidentifikasi kebutuhan BBM nelayan. "Kami mendorong badan usaha untuk membangun beberapa stasiun pengisian BBM untuk nelayan sesuai dengan harga yang ditetapkan pemerintah, serta mengawasi pelaksanaan perubahan beberapa agen penjual minyak solar dengan harga yang ditetapkan pemerintah," kata dia.   

Akses minim  
Sementara itu, anggota Komisi VII DPR Daryatmo Mardiyanto menilai volume BBM jenis solar yang didistribusikan belum memenuhi kebutuhan nelayan. "Banyak nelayan belum mendapat solar bersubsidi sehingga terpaksa membeli dengan harga mahal. Kalaupun memperoleh solar, jumlahnya masih di bawah kebutuhan nelayan," ujarnya.  

Selain itu, banyak stasiun pengisian bahan bakar minyak jenis solar untuk nelayan yang berlokasi jauh dari pantai. "Kalau jaraknya jauh, misalnya 10 kilometer dari tepi pantai, nelayan harus mengeluarkan ongkos tambahan untuk mengangkut solar ke kapal yang digunakan untuk melaut," kata Daryatmo.   

BPH Migas juga harus memperketat pengawasan untuk memastikan bahwa solar bersubsidi terdistribusikan seluruhnya ke nelayan, ujarnya. Karena itu, kuota yang ditetapkan BPH Migas harus dicocokkan dengan volume BBM jenis solar yang telah disalurkan ke nelayan.   

Untuk meningkatkan akses nelayan terhadap pasokan BBM jenis solar, Tubagus menyatakan, pihaknya sedang menjajaki kemungkinan untuk mendistribusikan BBM jenis solar secara lebih fleksibel. Oleh karena mobilitas nelayan termasuk tinggi, metode distribusi solar bersubsidi itu harus sesuai dengan aktivitas nelayan.