JAKARTA, KOMPAS.com — Komisi XI DPR mengusulkan untuk melakukan studi komprehensif ke luar negeri. Hal ini dilakukan sebagai benchmark mengenai perlu atau tidaknya pembentukan OJK sebagai otoritas pengawasan keuangan.
Demikian disampaikan Anggota Komisi XI dari Fraksi Partai Golkar Nusron Wahid, saat ditemui di Gedung DPR, Jakarta, Senin (2/2/2010).
Menurutnya, studi komprehensif tersebut merupakan salah satu alternatif untuk mencari fakta yang valid di tengah-tengah polemik pembentukan OJK. "Yang penting kita ingin mencari model pengawasan untuk penguatan pengawasan OJK yang kredibel," ujarnya.
Nusron mengatakan, negara yang akan dikunjungi adalah Inggris, Amerika, dan Jepang, yang kemudian akan dicari negara mana yang memiliki kondisi sosial, politik, dan ekonomi yang paling dekat dengan kondisi di Indonesia.
"Jika studi komprehensif ini benar-benar harus dilakukan maka setidaknya memerlukan waktu tiga bulan untuk menyelesaikan studi komprehensif tersebut," jelasnya.
Dikatakannya, DPR dan BI bisa menunjuk staf ahli untuk pergi melakukan studi komprehensif tersebut. Nantinya, data yang diperoleh bakal dijadikan acuan untuk pengambilan keputusan.
"Kalau mau jujur butuh 3 bulan. Tapi kalau Dewan pergi ke sana 3 bulan kan pekerjaan yang di sini kacau, jadi Dewan membentuk tim ahli dan BI buat tim ahli bersama untuk memberikan input kepada kita untuk membuat keputusan yang utuh," tandasnya.
