JAKARTA, KOMPAS.com — Pembangunan Jembatan Selat Sunda dengan perkiraan dana investasi 10 miliar dollar AS atau Rp 100 triliun mulai ditawarkan pemerintah melalui buku Private Public Partnership atau proyek yang dikerjasamakan antara pemerintah dan swasta.
"Itu artinya, proyek Jembatan Selat Sunda masuk dalam kerangka kerja yang menjadi prioritas utama pemerintah," kata Deputi Bidang Sarana dan Prasana, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Dedy S Priatna di Jakarta, Kamis (4/2/2010), seusai menghadiri Rapat Kerja antara Komisi XI DPR RI dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/ Kepala Bappenas Armida Alisjahbana.
Buku PPP adalah panduan yang disusun Bappenas sebagai acuan bagi calon investor dalam memilih proyek infrastruktur yang menjadi prioritas. Dalam buku tersebut, pemerintah menawarkan 87 proyek senilai 34,139 miliar dollar AS atau setara Rp 375,529 triliun, yang sebagian di antaranya merupakan proyek yang siap dijalankan.
Berbeda dengan daftar proyek yang diusulkan dalam Indonesia Infrastructure Summit tahun 2006 dan 2007, proyek yang ditawarkan melalui buku PPP dibagi atas tiga kategori. Pertama, proyek yang siap ditawarkan; kedua, proyek prioritas; dan ketiga, proyek potensial.
Jenis pertama merupakan proyek yang paling matang persiapannya. Proyek kategori prioritas merupakan proyek yang sudah punya studi kelayakan, tergolong layak secara hukum, baik teknis maupun keuangannya. Adapun proyek yang tergolong potensial, antara lain proyek yang sudah terkonfirmasi kebutuhannya, baik di tingkat lokal maupun nasional, dan lokasinya diketahui.
Sementara ini, jumlah proyek yang ditawarkan dalam buku PPP (sebelum ditambahkan Jembatan Selat Sunda) mencapai delapan unit senilai 4,518 miliar dollar AS. Selain itu, ada 18 proyek prioritas senilai 3,094 miliar dollar AS dan 61 proyek potensial sebesar 26,527 miliar dollar AS. "Kami akan umumkan PPP Book yang sudah diperbarui pada Maret 2010," ungkap Dedy.
