Minggu, 12 Februari 2012
Selamat Datang   |      |  
Kompas.com
Minggu, 12 Februari 2012 | 01:05 WIB
Kebutuhan Domestik Dipertimbangkan dalam Kontrak Gas
Evy Rachmawati | Edj | Jumat, 5 Februari 2010 | 21:07 WIB
|
Share:

KOMPAS/RIZA FATHONI
Kilang Pertamina Unit Pengolahan VI Balongan di Indramayu, Jawa Barat, mengolah gas elpiji.

TERKAIT:

JAKARTA, KOMPAS.com - Perpanjangan kontrak gas jatuh tempo perlu mempertimbangkan kebutuhan domestik. Namun, hal ini harus tetap disertai kajian terkait dengan daya dukung infrastruktur transmisi, distribusi, dan aspek keekonomian dari gas yang dihasilkan.  

"Prinsipnya gas dialokasikan untuk kebutuhan dalam negeri. Dengan demikian, kontrak-kontrak jatuh tempo harus mempertimbangkan kebutuhan dalam negeri itu dulu khususnya untuk PLN dan pupuk, dengan tetap mempertimbangkan daya dukung infrastruktur dan aspek keekonomiannya," kata Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Darwin Zahedy Saleh, Jumat (5/2/2010), di Jakarta.

Menurut dia, dalam pertemuan kelompok kerja bidang energi yang diketuai Menteri ESDM dan beranggotakan kementerian lintas sektor dan pemerintah daerah, muncul rekomendasi agar gas-gas yang ada di Indonesia perlu makin diutamakan bagi kepentingan domestik.

Terkait hal itu, untuk kontrak-kontrak yang jatuh tempo, perlu dipertimbangkan untuk diprioritaskan bagi upaya pemenuhan kebutuhan gas dalam negeri khususnya untuk Perusahaan Listrik Negara (PLN) dan industri pupuk. Pemenuhan kebutuhan gas untuk domestik ini dengan mempertimbangkan faktor daya dukung infrastruktur transmisi dan distribusi gas serta aspek keekonomiannya.

"Jadi, gas yang didedikasikan untuk domestik tidak hanya mempertimbangkan kebutuhan gas untuk PLN dan industri pupuk. Namun juga harus melihat apakah gas yang diproduksi bisa sampai dalam waktu yang diperlukan, apakah terjadi penumpukan gas di lapangan-lapangan atau di terminal-terminal dari tempat gas itu berasal. Jangan sampai sudah didedikasikan untuk domestik , akhirnya karena tidak didukung sistem distribusi dan transmisi malah tidak sampai," ujarnya.

Selain itu perlu memperhitungkan dari aspek ekonomis. Artinya, suatu lapangan itu, dari aspek penerimaan memerlukan keseimbangan harga dalam negeri dan luar negeri. " Harus dicari posisi paling bagus yang memungkinkan lapangan itu bisa lebih BEP agar bisa berkelanjutan secara ekonomis, itu juga penting. Kita tidak bisa hanya melihat harga dalam negeri," kata Darwin.