JAKARTA, KOMPAS.com — Kabar untuk mendepak Golkar dan PKS dari koalisi ditanggapi santai oleh Sekretaris Jenderal Golkar Idrus Marham. Ibarat pernikahan yang resmi, ungkapnya, tak serta-merta perbedaan akan langsung berujung pada perceraian.
Namun, kalaupun bercerai, tentu perlu melewati serangkaian prosedur secara hukum. "Logika berpikir ini yang harus kita pikirkan. Kalau diceraikan kan masuk ke pengadilan agama dulu dong. Berarti ada mediasi dulu. Masa langsung saja ditinggal. Harus ada prosesnya. Ini kan bukan kawin siri," tutur pria asal Makassar ini di ruang Pansus, Kamis (25/2/2010).
Perbedaan pendapat, lanjutnya, hanyalah bunga-bunga demokrasi di koalisi. Kalaupun ada "perselingkuhan" yang tercium oleh salah satu pasangan, Idrus mengatakan, hendaknya hal itu dimintai klarifikasinya dulu dari yang bersangkutan.
Golkar sendiri tak pernah berpikir sedikit pun untuk keluar dari koalisi dan tetap setia pada komitmen dasar untuk mewujudkan ideologi pemerintahan yang bersih. "Lalu kalau ada yang bilang membuka kasus ini berarti memperlemah, coba itu artinya apa," tegasnya.
Idrus sendiri menyayangkan pernyataan Sekretaris Jenderal Demokrat Amir Syamsuddin yang cenderung meledak-ledak. Menurutnya, pernyataan seperti itu kontraproduktif.
