JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah menegaskan, kebutuhan gas untuk pabrik-pabrik pupuk dan industri lainnya, seperti industri keramik, harus diamankan. Oleh karena itu, seluruh target produksi gas dipercepat untuk mengantisipasi kebutuhan industri dalam persaingan dengan industri serupa dari negara-negara yang tergabung dalam perjanjian perdagangan bebas, terutama ASEAN dan China.
"Saya minta untuk tahun 2010 ini, cari pasokan gas yang bisa memenuhi kebutuhan industri. Seperti ladang gas Kepodang yang memiliki cadangan 100 MMBTU (juta kaki kubik standar British) bisa dipasok ke Jawa, namun masih membutuhkan pipa untuk didistribusikan ke Pulau Jawa. Saya ingin ini bisa cepat meskipun pemasangan pipanya cukup lama. Beberapa kilometer di laut," ujar Menteri Koordinator Perekonomian, Hatta Rajasa di Jakarta, Kamis (25/2/2010).
Menurut Hatta, salah satu pabrik pupuk yang sudah mendapatkan kepastian pasokan gas adalah Pupuk Iskandar Muda (PIM) 5 di Aceh. Pabrik itu dipasok gas sebanyak 80 MMBTU.
Pemerintah melihat kemungkinan percepatan produks gas di Blok Cepu. Blok ini diperkirakan memiliki cadangan gas 200-300 MMBTU.
"Saya minta itu diakselerasi, sebab rencana awalnya (produksi gas di Ceou) kan 2016, namun saya minta dipercepat. Karena saya ingin agar pasokan gas itu tidak hanya untuk mengamankan pasokan ke PLN, sebab PLN kan sangat tergantung pada receiving terminal. Saya ingin pasokan gas itu bisa dipasok ke industri. Kami ingin industri juga bersaing secara ketat. Sebab salah satu agenda kami untuk mengahadapi ACFTA (perdagangan bebas ASEAN-China) adalah memperkuat industri kita," ungkapnya.
Hatta juga memerintahkan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral memeriksa kembali ladang-ladang gas eks British Petroleum (BP) di seluruh Jawa. Pemerintah berharap masih ada sisa cadangan gas di ladang-ladang gas itu.
"Saya juga minta agar Blok A di Aceh bisa dipercepat. Saya juga meminta agar lapangan-lapangan gas eks BP di Pulau Jawa yang dulu mungkin tidak ekonomis dan ditinggalkan, ini kami cek mungkin masih bisa dibuka lagi," tutur Hatta.
