Banyumas, Kompas - Setidaknya ada empat produk yang akan terdampak perdagangan bebas ASEAN-China, yaitu tekstil, manufaktur, kendaraan, dan besi. Pemerintah daerah perlu memetakan daerah yang memiliki kemampuan memproduksi keempat macam produk itu, untuk kemudian diperkuat kemampuannya guna mengimbangi produk yang sama dari negara-negara ASEAN dan China.

Demikian disampaikan Analis Ekonomi Madya Senior Direktorat Internasional Bank Indonesia, Hernawan B Sasongko, dalam seminar "Penguatan Sektor Riil Menghadapi ACFTA" yang diselenggarakan oleh Persatuan Wartawan Indonesia Banyumas di Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Rabu (3/3).

Hadir pula sebagai narasumber dalam seminar itu Bupati Banjarnegara Djasri, Bupati Banyumas Mardjoko, Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Purbalingga Bambang Sumarsono, dan Asisten Ekonomi Pembangunan Cilacap AP Leo Triasto.

Hernawan mengatakan, langkah antisipasi itu adalah hasil simulasi yang dijalankan BI untuk mengetahui dampak ACFTA di setiap negara ASEAN dan China. Keempat produk itu diprediksi akan terdampak ACFTA cukup besar, baik di negara-negara ASEAN maupun China.

"Keempat produk ini yang perlu diperhatikan, maka dibutuhkan pemetaan lokasinya. Untuk memperkuatnya, perlu didukung oleh pemerintah daerah maupun pusat," jelas Hernawan.

Dalam menghadapi ACFTA, Hernawan mengatakan, pemerintah pusat dan daerah perlu terus meningkatkan keterampilan tenaga kerja sehingga proses produksi dapat lebih efisien. "Meskipun neraca keuangan akan defisit, tapi itu tak masalah karena sektor riil di negara kita akan berkembang cukup baik," kata Hernawan.

Kerja sama regional

Sebagai langkah nyata menghadapi gelombang produk dari China dan ASEAN, Bupati Banjarnegara Djasri, menyarankan agar kerja sama perdagangan antarpemerintah kabupaten semakin diperkuat. Seiring itu, masing-masing daerah perlu mengembangkan one village one product.

"Adanya spesialisasi produk pada satu daerah akan membuat perdagangan lebih mudah terjangkau dan tersentral. Seperti Banjarnegara saat ini sudah mulai memproduksi ikan mujahir 10 ton per bulan, maka kabupaten lain dapat membelinya kepada kami," ujar Djasri.

Menurut Djasri, hal itu tak hanya berlaku dalam pemasaran produk lokal, tetapi juga pemasaran potensi pariwisata di masing-masing daerah. Masing-masing dapat lebih bersinergi dalam memasarkan produk unggulan dari masing-masing daerah.

Dalam memasarkan produk ke pasar internasional, menurut Kepala Disperindagkop Purbalingga Bambang Sumarsono, juga dibutuhkan pemasaran produk lokal lewat internet. Hal ini sudah dilakukan Pemkab Purbalingga melalui Purbalingga Cyber Market yang sudah memiliki 15 produk andalan untuk pasar luar negeri, dan 150 produk yang akan menyusul selanjutnya.

"Jika pemasaran hanya sebatas brosur, tidak akan dapat diakses secara luas. Lain halnya jika dipasarkan lewat internet, jangkauannya akan lebih luas," kata Bambang. (MDN)

Share

Tweet