JAKARTA, KOMPAS.com — Jelang pembahasan RAPBN Perubahan 2010, Badan Anggaran DPR mewacanakan akan memboikot kehadiran Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam setiap rapat-rapat yang digelar, termasuk pembahasan RAPBN-P 2010. Pemboikotan ini merupakan buntut dari surat rekomendasi Pansus Century yang telah dikirim kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
Ekonom Econit, Hendri Saparini, menilai Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memegang kunci untuk meredam ketegangan yang terjadi antara DPR dan pemerintah beberapa waktu terakhir ini. Dia menegaskan bahwa Presiden harus segera menindaklanjuti rekomendasi Pansus yang telah disampaikan beberapa waktu lalu sehingga tidak terjadi pemboikotan.
"Presiden harus segera menjalankan atau merespons rekomendasi itu. Kalau memang belum dijalankan ya wajar bila DPR melakukan untuk boikot karena pemerintah dan DPR itu dua lembaga tinggi negara. Presiden pemegang kendali," paparnya kepada Kompas.com, di Jakarta, Rabu (10/3/2010).
Sekadar tambahan informasi, DPR telah mengirimkan surat berisi keputusan paripurna soal Century kepada Presiden SBY. Selain SK paripurna, surat rekomendasi penonaktifan Sri Mulyani Indrawati dan Wakil Presiden Boediono yang disepakati Pansus Century tanggal 17 Desember 2009 lalu juga ikut dilampirkan. Menurut Hendri, Presiden harus segera menonaktifkan kedua pejabat negara itu sehingga tidak mengganggu agenda ekonomi yang akan dibahas di DPR.
"Yang dirugikan itu ekonomi secara keseluruhan. Agenda ekonomi menjadi tidak berjalan. Kalau itu (boikot) kejadian, agendanya menjadi bahaya," ujarnya.
Meski demikian, menurutnya, bila memang benar DPR melakukan pemboikotan, pembahasan RAPN-P 2010 tidak akan terganggu. Pasalnya, Presiden bisa menunjuk deputi ataupun bawahan Menkeu yang dianggap kompeten untuk tetap melakukan pembahasan RAPN-P 2010 dengan DPR. "RAPBN-P 2010 sih tidak terancam. Kan itu dikelola secara institusi. Jadi Presiden harus melakukan komunikasi politik dengan DPR dan menunjuk deputi yang bisa menggantikan Sri Mulyani," pungkasnya.
