JAKARTA, KOMPAS.com — Koalisi Anti Utang atau KAU menilai janji Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono untuk mengurangi utang, terutama utang luar negeri, tidak terbukti.
"Seperti menjilat ludah sendiri, rencana ini juga bertentangan dengan komitmen Presiden saat menyampaikan Nota Keuangan RAPBN 2010. (Beliau) berjanji akan terus mengurangi ketergantungan pada utang, khususnya utang luar negeri untuk membiayai anggaran pembangunan," kata Ketua KAU Dani Setiawan dalam siaran pers yang dikirimkan kepada Persda Network, Rabu (10/3/2010).
KAU juga meragukan bahwa kebijakan utang baru tersebut diiringi dengan persiapan yang matang dari tahap perencanaan hingga implementasi di lapangan. Hal ini mengingat selama ini realisasi penyerapan pinjaman luar negeri masih rendah. "Realisasi penyerapan utang selama tahun 2008 sekitar 72,2 persen dan pada tahun 2009 hanya 67,3 persen," katanya.
Oleh karena itu, KAU sangat meragu bila pemerintah lebih siap mengelola utang baru pada tahun 2010 dan menyalurkannya pada sektor-sektor produktif. Hingga Desember 2009, total utang pemerintah pusat sebesar Rp 1.589,78 triliun (DJPU, 2010).
Di lain pihak, kecenderungan lembaga kreditor untuk menaikkan biaya utang juga patut jadi pertimbangan penting. Misalnya, Asian Development Bank (ADB) mematok biaya komitmen sebesar 0,75 persen atau meningkat tajam dari 0,15 persen untuk pinjaman stimulus fiskal senilai 500 juta dollar AS pada tahun 2009. "Apalagi di tengah dampak dari krisis global, dukungan pembiayaan yang memiliki terms dan conditions relatif murah sulit dijumpai," katanya.
Fakta ini menurut mereka seharusnya menjadi dasar pertimbangan penting bagi pemerintah dan DPR dalam mengantisipasi pembengkakan biaya dari tiga hal, yakni, pertama, pembayaran commitment fee dari utang-utang yang tidak bisa diserap. Kedua, peningkatan beban pembayaran cicilan pokok dan bunga utang pada tahun-tahun mendatang. Ketiga, ongkos sosial, ekonomi, dan politik yang ditanggung akibat proyek-proyek utang yang tidak produktif bagi rakyat dan bertentangan dengan konstitusi.
