Wahyu Satriani Ari Wulan
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.
JAKARTA, KOMPAS.com - Hingga kini, secara resmi Fraksi Partai Golkar belum memberikan dukungan terkait sikap Fraksi PDI Perjuangan yang menyatakan dukungan untuk memboikot Menkeu Sri Mulyani, menjadi mitra kerja DPR. Anggota Fraksi Partai Golkar, Bambang Soesatyo menyatakan, fraksinya, kini masih menungggu langkah-langkah yang akan segera diambil oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kasus skandal bail out Bank Century.
Seperti diketahui, nama mantan Ketua Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) itu adalah salah satu nama yang diduga melakukan pelanggaran. Termasuk beberapa nama lain yang dianggap paling bertanggung jawab dalam kasus skandal bail out Bank Century sebesar Rp 6,7 triliun.
"Sampai saat ini kami (Fraksi Partai Golkar) masih melihat perkembangan atas penanganan yang dilakukan oleh KPK. Termasuk, respons Presiden SBY atas surat yang sudah dikirmkan oleh DPR, Senin lalu," kata Bambang Soesatyo kepada Persda Network, Kamis (11/3/2010).
Dikatakan, disharmoni yang terjadi antara DPR dengan pemerintah, memang sudah mulai menampakkan wujudnya. Terlebih, ketika pada Rabu lalu sejumlah anggota DPR berinisiasi memboikot rapat dengar pendapat (RDP) dengan Menteri Keuangan, Sri Mulyani.
"Ini adalah ekses yang perkiraannya telah saya kemukakan. Sejumlah fraksi DPR, sudah sampai pada penilaian, bahwa apresiasi Presiden terbilang sangat rendah terhadap rekomendasi dan keputusan paripurna DPR atas skandal Bank Century. Bukannya menerima dan mengeksekusi, Presiden malah menyatakan membenarkan bail out itu dan membela para pejabat yang diduga melakukan pelanggaran," papar Bambang.
Sikap saling tidak menghargai antara pemerintah dan DPR, Bambang menegaskan, sungguh sangat berbahaya. Eksesnya, katanya, akan terjadi ketidakpastian yang terus tereskalasi. Ketidakpastian akan menimbulkan kerugian besar bagi negara.
"Netralitas dan kearifan Presiden amat diperlukan dalam situasi seperti sekarang. Kontraproduktif jika presiden ikut-ikutan, mengambil posisi berseberangan dengan DPR. Kalau Presiden tidak segera mencairkan disharmoni ini, Presiden bisa dinilai inkonsisten dengan janjinya bahwa, pemerintahannya bekerja keras melayani rakyat," tegas Bambang.
Presiden SBY, ujarnya lagi, harusnya tidak membiarkan ketidakpastian politik terkini ini terus tereskalasi. "Sikap seperti itu, hanya berpotensi menimbulkan kekacauan saja," tegasnya.
