JAKARTA, KOMPAS.com — Kepala Ekonom Danareksa Research Institute Purbaya Yudhi Sadewa membela Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Dia menilai bahwa pemboikotan yang dilakukan oleh Badan Anggaran DPR dalam setiap kehadiran Menkeu di rapat-rapat yang digelar adalah kurang tepat. Pasalnya, pemboikotan itu justru akan membahayakan kepentingan rakyat.

Demikian disampaikan Purbaya saat ditemui di gedung Kementerian Keuangan, Jakarta, Kamis (11/3/2010). 

"Saya usulkan ke DPR, kalau mau mencari ajang untuk exercise kekuatan politik, jangan di bagian yang bisa membahayakan kepentingan rakyat. Di tempat lain saja. Kalau di Century, enggak apa-apalah. Jadi, mereka harus bisa lebih dewasa dari sekarang," cetus Purbaya. 

Alasannya, kata dia, kementerian lembaga ataupun institusi pemerintahan lainnya ke depan tidak akan ada yang berani melakukan belanja negara karena DPR tidak kunjung melakukan persetujuan anggaran. Minimnya penyerapan anggaran ini dinilai akan menghambat ekonomi Indonesia.

"Tanpa gangguan DPR saja sudah seperti itu (serapannya lambat), apalagi nanti kalau diganggu oleh DPR. Persetujuan anggarannya lama sehingga orang tidak berani mengeluarkan uang untuk belanja dan itu berat untuk ekonomi kita," ungkapnya.

Share

Tweet