JAKARTA, KOMPAS.com — Pengamat dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Syamsuddin Haris menilai rencana boikot terhadap Menteri Keuangan Sri Mulyani pada pembahasan RAPBN-P 2010 di Panitia Anggaran DPR RI bakal berdampak sistemik. Alasannya, Sri Mulyani tidak hanya mewakili posisinya selaku mantan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) belaka, tetapi juga mewakili pemerintah.
"Kita tahu semua, kalau APBN terhambat yang terkena dampaknya adalah semua. Dampaknya bukan hanya ke eksekutif, tapi juga lembaga legislatif dan lembaga pemerintahan lainnya," ujar Syamsuddin di Gedung DPD RI, Jakarta, Jumat (12/3/2010).
Syamsuddin menjelaskan, pemerintah daerah juga akan terkena dampak atas aksi
boikot terhadap Sri Mulyani yang didapuk DPR bertanggung jawab atas pelanggaran dana bail out senilai Rp 6,7 triliun kepada Bank Century. "Sumber dana pemda, APBD itu sebagian dari APBN. Malah 30 persen dana alokasi umum itu berasal dari APBN," ungkapnya.
Menurut dia, terkait kasus Bank Century, semestinya lembaga legislatif
dan eksekutif menyelesaikan secara gentlemen. "Tapi saya malah menangkap kesan, penyelesaiannya saat ini mengambang di kedua belah pihak," terangnya.
Anggota DPR RI asal PKS yang juga mantan Wakil Ketua Pansus Hak Angket DPR RI, Mahfudz Siddiq, mengemukakan, kabar pemboikotan terhadap sosok Sri Mulyani sekadar isu pinggiran belaka. "Bisa jadi benar dan bisa juga tidak jadi," katanya.
Namun, Mahfudz menganggap pemboikotan terhadap Sri Mulyani yang akan membahas APBN-P 2010 mesti dikritik bersama. "Ini bukan hanya untuk 2010, tapi untuk setiap tahunnya," sergahnya.
