JAKARTA, KOMPAS.com - Dana Moneter Internasional atau IMF memberikan pendidikan dan pelatihan atas 30 aparat Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, serta Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas. Setelah lulus dari kursus singkat ini, para pegawai ketiga institusi tersebut diharapkan mendapatkan pemahaman tambahan dalam bidang ekonomi makro.
"Kerja sama dalam bidang Diklat (pendidikan dan pelatihan) ini sudah dibicarakan sejak awal Januari 2010 ketika ada pertemuan dengan IMF di Singapura, baru saat ini diklat dengan IMF bisa dilaksanakan," ujar Sekretaris Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK) Kementerian Keuangan Dodi Iskandar di Jakarta, Jumat (12/3/2010).
Program yang digelar di Menara Sjafruddin Prawiranegara Bank Indonesia ini diberi nama Course on Macroeconomic Management and Financial Sector Issues . Pelatihan yang dilakukan selama 12 hari ini diikuti perwakilan Kementerian Keuangan sebanyak 12 orang, Bank Indonesia 15 orang, dan Bappenas 3 orang.
"Materi yang disampaikan diperlukan oleh peserta, karena sebagian besar peserta adalah pengambil kebijakan di masing-masing instansi. Pemaparan materinya membuka wawasan para peserta tentang permasalahan management macroeconomic," ujar Dodi.
Program diklat ini sekaligus menepis anggapan bahwa Indonesia sudah tidak memiliki hubungan sama sekali dengan IMF. Hubungan diputus khusus untuk kerjasama keuangan dengan IMF.
Terkait hal ini, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan, saat ini sudah terbukti sangat sedikit pihak yang ingin bekerjasama dengan IMF pada saat suatu negara dilanda krisis cadangan devisa. Contohnya, Uni Eropa secara bulat menolak IMF yang berniat memberikan pertolongan kepada Yunani yang saat ini ditekan krisis utang.
"Ternyata, bukan hanya Indonesia yang tidak mau bekerjasama dengan IMF, Eropa juga. Padahal pada saat Indonesia dilanda krisis moneter (tahun 1997-1998), Eropa juga menekan agar kita ikut IMF," ungkapnya.
