Minggu, 27 Mei 2012
Selamat Datang   |      |  
Kompas.com
Minggu, 27 Mei 2012 | 06:27 WIB
Pemerintah Belum Bahas Kompensasi Kenaikan TDL
Wahyu Satriani Ari Wulan | wah | Rabu, 17 Maret 2010 | 16:58 WIB
|
Share:

KOMPAS/RIZA FATHONI
Pekerja merampungkan pesanan produksi garmen di bengkel konveksi di Cakung, Jakarta, Jumat (12/3). Pelaku usaha garmen menentang rencana kenaikan tarif dasar listrik (TDL) karena akan menaikkan biaya produksi sekitar 7 persen.

TERKAIT:

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah belum menerima usulan permintaan kompensasi buat industri yang diajukan oleh para pengusaha terkait rencana kenaikan Tarif Dasar Listrik (TDL) pada Juli ataupun awal semester I- 2010 mendatang.Demikian disampaikan Menteri Koordinator bidang perekonomian Hatta Rajasa, saat ditemui di kantornya, Jakarta, Rabu (17/3/2010).

"Kita belum bicara soal itu. Usulannya belum masuk ke kita," kata Hatta. Dia mengatakan bila kenaikan TDL dilakukan, pemerintah akan memberikan kompensasi lain. Namun, kompensasi itu tidak diberikan dalam bentuk insentif fiskal.

Menurutnya, pemerintah bakal memberikan kompensasi lain sesuai kebutuhan industri, seperti, menekan ekonomi biaya tinggi, membenahi masalah infrastruktur, serta menekan masalah transportasi biaya tinggi. Dengan dihilangkannya ekonomi berbiaya tinggi maka akan mengurangi beban pengusaha.

"Jangan sampai setiap kebijakan selalu disamakan dengan insentif fiskal. Kita harus pilah, kita tentu ingin industri kita sehat. Kalau butuhnya infrastruktur kita akan bangun infrastruktur, kalau mereka bermasalah di high cost, high cost-nya yang kita perbaiki," papar Hatta.

Hatta mengakui, selama ini para pengusaha selalu mengeluhkan masalah infrastruktur, ekonomi biaya tinggi seperti ekspor, perpajakan, dan pelabuhan. "Itu yang akan dibenahi. Jadi kita harus perbaiki akar persoalan," tandasnya.