JAKARTA, KOMPAS.com - Indonesia mulai melirik potensi pengembangan investasi dengan Brunei Darussalam, terutama pada tiga sektor utama, yakni infrastruktur, energi, dan produk halal. Indonesia menawarkan kemungkinan investasi bersama antara perusahaan bentukan Kementerian Keuangan, yakni Pusat Investasi Pemerintah atau PIP dengan perusahaan Brunei.
Demikian hasil kunjungan Kepala Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan, Anggito Abimanyu ke Brunei pada 15 Maret 2010 yang dipublikasikan Kementerian Keuangan di Jakarta, Jumat (19/3/2010).
Pada kesempatan itu, Anggito bertemu dengan Ketua Brunei Economic Development Board (BECD), Dato Timothy Ong. BECD merupakan lembaga yang dibentuk pemerintah Brunei untuk mempromosikan Brunei sebagai negara tujuan investasi, yang juga mempunyai kewenangan dalam kebijakan terkait pertumbuhan ekonomi.
Pada pertemuan tersebut, Indonesia mempromosikan iklim investasi di dalam negeri, kondisi makroekonomi yang kondusif , dan kebijakan fiskal untuk mendorong perekonomian. Itu dijadikan sebagai senjata andalan Indonesia untuk menarik calon investor dari Brunei.
Secara khusus, Indonesia juga menawarkan kepada para calon investor untuk memanfaatkan peluang investasi dalam bentuk proyek-proyek infrastruktur seperti energi (10,000 MW) dan jalan tol (Trans Jawa). Bentuk investasi lain yang ditawarkan Indonesia adalah portofolio investment seperti pembelian surat berharga, khususnya Sukuk.
Meskipun masih ada pada tahap penjajakan, kerja sama investasi ini diharapkan dapat berlanjut untuk saling mengisi kebutuhan satu sama lain. Sejauh ini, bidang-bidang yang memiliki peluang untuk dikembangkan secara bersama adalah energi, infrastruktur, dan halal products.
