JAKARTA, KOMPAS.com — Dewan Energi Nasional merekomendasikan peningkatan harga jual listrik menuju harga keekonomian, terutama untuk konsumen yang mampu. Hal ini untuk mengurangi besaran subsidi dan mendorong investasi kelistrikan.

"Pemerintah seharusnya menentukan harga jual dan tarif listrik sesuai aturan perundang-undangan. Jadi, kepentingan investor diakomodasi melalui harga jual dan kepentingan konsumen diakomodasi lewat tarif listrik," kata anggota Dewan Energi Nasional (DEN), Rinaldy Dalimi, Minggu (21/3/2010) di Jakarta.

Menurut Dalimi, dalam UU Nomor 30 Tahun 2009 tentang Listrik, harga listrik berbeda dengan tarif listrik. Harga listrik adalah harga yang dijual perusahaan listrik kepada pemerintah. Komponen harga jual listrik adalah biaya produksi ditambah keuntungan yang diizinkan pemerintah. Dengan demikian, tidak ada istilah perusahaan listrik merugi saat menjual listrik.

Saat ini, harga jual listrik ditetapkan dalam kontrak dengan PT Perusahaan Listrik Negara selaku pembeli. Jadi, dalam menentukan harga jual, PLN berusaha mendekati tarif listrik PLN sehingga terjadi tarik-menarik kepentingan.

"Karena itu, harga jual listrik seharusnya ditentukan pemerintah agar investasi kelistrikan jadi menarik," kata Dalimi.

Sementara itu, tarif listrik merupakan harga yang ditentukan pemerintah untuk dijual kepada konsumen sehingga penetapan tarif listrik harus disesuaikan dengan kemampuan masyarakat. "Tarif listrik perlu diperbaiki. Bagi yang tidak mampu, tarif listrik harus lebih rendah daripada harga jual. Bagi yang mampu, tarif listrik seharusnya mendekati nilai keekonomian," ujar Dalimi.

Ketua DEN Darwin Zahedy Saleh menjelaskan, selama ini gaya hidup sebagian masyarakat dalam memanfaatkan energi cenderung boros. Sebagian masyarakat yang mampu seharusnya membayar listrik lebih mahal, tetapi mereka tidak mau membayar sesuai tarif keekonomian. "Bagi yang mampu seharusnya mau membayar lebih mahal. Energi memang mahal, listrik memang mahal," kata Darwin yang juga Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.

Dari hasil kunjungan ke sejumlah wilayah di Indonesia, DEN mengidentifikasi penyebab utama krisis listrik, antara lain kapasitas pembangkit yang tersedia tidak mencukupi, tetapi penyambungan pelanggan baru tetap dilakukan. (EVY/LKT)

Lebih lengkap klik Kompas

Share

Tweet