Anggaran Infrastruktur Digerojok Menjadi Rp 105 Triliun

JAKARTA, KOMPAS.com — Pemerintah menggerojok anggaran untuk infrastruktur. Kenaikan tersebut tertuang dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara-Perubahan 2010 atau RAPBN-P 2010 yang diajukan pemerintah ke Badan Anggaran DPR di Jakarta, Jumat (9/4/2010).

Sebelumnya, alokasi untuk sektor infrastruktur pada APBN 2010 sebesar Rp 93,7 triliun. Namun, pada RAPBN-P 2010, nilainya menjadi Rp 105,6 triliun atau naik Rp 11,9 triliun. "Presiden dalam pertemuan dengan para gubernur nanti akan meminta penggunaan maksimal dana alokasi khusus (DAK) yang diharapkan bisa menaikkan aktivitas pembangunan infrastruktur," kata Menteri Keuangan Sri Mulyani di Jakarta, Jumat.

Seperti diketahui, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono kembali akan menggelar rapat kerja kedua dengan para gubernur di seluruh Indonesia di Istana Tampaksiring, Bali, pada minggu ketiga April 2010.

Ini merupakan kali kedua bagi Presiden melakukan rapat kerja dengan para gubernur setelah sebelumnya diadakan di Istana Cipanas, Jawa Barat, awal Februari 2010. Menurut Sri Mulyani, masalah infrastruktur tentu akan menjadi pembicaraan dalam rapat kerja tersebut.

Disebutkan, kenaikan anggaran infrastruktur tersebut diajukan ke Dewan untuk berbagai tujuan. Di antaranya untuk penyelesaian pembangunan Bandara Kualanamu, pembangunan jalan lintas Sumatera, Jawa, Bali, Kalimantan. Sulawesi, NTB dan NTT, serta Papua.

Demikian pula, lanjut Sri Mulyani, kenaikan anggaran itu untuk pelaksanaan preservasi dan peningkatan kapasitas jalan dan jembatan nasional serta untuk peningkatan sarana dan prasarana pedesaan.