JAKARTA, KOMPAS.com — Penyebaran industri manufaktur ke seluruh Indonesia secara merata mendesak untuk dilakukan karena 75 persen dari industri ini masih terkonsentrasi di Jawa. Ini perlu karena industri manufaktur mampu menyedot banyak tenaga kerja yang dibutuhkan Indonesia untuk menekan laju pengangguran.
"Perlu perhatian khusus untuk industri. Setiap sektor memiliki solusi yang berlainan. Populasi industri sebaiknya didorong ke kawasan Indonesia timur," ungkap Deputi Bidang Koordinasi Perdagangan dan Industri Kantor Menko Perekonomian Edy Putra Irawadi di Bandung, Jawa Barat, Minggu (11/4 /2010) dalam Forum Diskusi Wartawan Keuangan dan Moneter (Forkem) tentang Indonesia Pulih bertema "Struktur APBN 2010 Pasca-Perubahan dan Peluang dari Pemulihan Ekonomi" yang berlangsung 10-11 April 2010.
Edy menyebutkan, ada sembilan kelompok masalah pengganjal pengembangan industri. Kelompok pertama adalah lemahnya infrastruktur dan pasokan energi. Ini adalah kelompok masalah yang paling menentukan karena energi dan infrastruktur, terutama transportasi, merupakan nyawa untuk mencapai pertumbuhan industri 6-7 persen.
Kelompok masalah lainnya adalah kebijakan yang melemahkan industri, seperti tetap membiarkan impor barang jadi yang menekan produsen barang sejenis di dalam negeri. Kemudian, tidak ada kebijakan yang mendorong orang mengembangkan jiwa industriawan.
"Ini diperparah oleh dukungan pemerintah daerah yang sangat lemah. Pemerintah daerah tidak mendukung munculnya minat menjadi industriawan. Ini penting karena ketika Indonesia berbicara perjanjian perdagangan bebas (FTA), harus diselesaikan dulu pengaturan industri di antara provinsi terlebih dahulu," ungkap Edy.
Tekanan terhadap industri juga muncul akibat kebijakan kehutanan yang tidak disesuaikan dengan kondisi industri. Industri yang paling terkena adalah mebel. Akibat pengetatan penggunaan kayu hutan, industri mebel kesulitan mendapatkan bahan baku.
Di luar itu, high cost economy masih mewarnai, nilai transaksi seharusnya Rp 0, cetus Edy.
