DPR Desak Penerimaan Pajak Dinaikkan

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi XI DPR agaknya terus mendesak agar pemerintah menaikkan target penerimaan pajak. Dewan meminta agar pemerintah menggenjot kenaikan ektra effort atau optimalisasi penerimaan pajak. Dari semula yang hanya disanggupi pemerintah sebesar Rp 9 triliun, menjadi sekitar Rp 11,91 triliun. 

Demikian disampaikan oleh anggota komisi XI DPR RI dari Fraksi Partai Amanat Nasional Laurens Bahang Dama, saat ditemui di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (22/4/2010) malam.

"Memang berlangsung alot, ya biasalah. Karena ada yang masih bertahan pada ekstra effort Rp 15 triliun dari PDI-P. Ada juga yang Rp 12 triliun, Rp 13 triliun. Setelah didesak, akhirnya pemerintah mau menaikkan dari Rp 9 triliun menjadi Rp 11,91 triliun," kata Laurens.

Adapun untuk rasio penerimaan pajak atau tax ratio sendiri, kata Laurens, diperkirakan akan tetap bertaha di posisi 11,9 persen. Pasalnya, untuk kenaikan tax ratio melebihi 11,9 persen sangatlah sulit untuk disepakati. Pasalnya, dengan ekstra effort sekira Rp 64 triliun saja, tax ratio masih sekitar 11,7 persen.

"Kalau tax ratio masih bertahan disekitaran 11,9 persen. Kalau diminta naik lagi sepertinya pemerintah tidak bisa menyanggupinya. Apalagi dengan banyaknya kasus-kasus yang membuat kepercayaan publik menurun. Ini menjadi dilema bagi Ditjen Pajak. Karena pada satu sisi tax ratio diminta naik, sedangkan disisi lain kecurigaan meningkat," papar Laurens.

Sebelumnya, ditempat yang sama, seluruh Fraksi di Komisi XI menuntut kenaikan penerimaan ekstra pajak. Adapun target optimalisasi tax ratio 2010 yang diharapkan Fraksi bervariasi, yakni dari Fraksi-Golkar, meminta optimalisasi Rp 15 triliun, F-PDI-P Rp 19 triliun, F-PKS Rp 16 triliun, F-PAN Rp15 triliun, F-PPP Rp 17 triliun, F-PKB Rp 15 triliun, F-Hanura Rp 15 Triliun, F-Demokrat Rp5 triliun dan F-Gerindra meminta optimalisasi kenaikan tax ratio mencapai Rp 15,8 triliun.

Dirjen Pajak Tjiptardjo mengatakan bahwa pemerintah hanya sanggup mencapai target tax ratio dari 11,7 persen menjadi 11,9 persen di APBN-P 2010 . Sebenarnya pada pada RAPBN-P 2010 ,  angka 11,7 persen atau setara dengan Rp 733 ,2 triliun ini sudah merupakan nilai evaluasi dari target sebelumnya 12,4 persen atau Rp 742 triliun di APBN 2010.