Peristiwa Priok, Koordinasi Polisi-Pemprov Lemah

JAKARTA, KOMPAS.com — Anggota Komisi III DPR, Suhartono Wijaya, menilai kerusuhan Koja, Tanjung Priok, pada Rabu (14/4/2010) muncul karena lemahnya koordinasi antara polisi dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang diwakili oleh Satpol PP waktu itu. Suhartono menyoroti buruknya koordinasi antara aparat kepolisian dan aparat pemprov di lapangan.

"Misalnya seperti delegasi wewenang ke bawah itu tidak fokus sehingga peta-peta masalah terabaikan. Lalu, tak sempurnanya pendanaan untuk yang bekerja di lapangan. Di mana pun bertugas, perut harus dijaga," ungkapnya dalam rapat kerja komisi dengan Kepala Polri Jenderal Bambang Hendarso Danuri, Senin (26/4/2010).

Politisi PPP, Adithya Mufti, juga mencontohkan keluhan dari satuan Satpol PP Kepulauan Seribu, Hotma Sinambela, yang mengaku merasa ditinggalkan oleh Polri saat pasukannya menghadapi massa di depan Makam Mbah Priuk.

Namun, Suhartono menilai langkah-langkah yang diambil Kapolda Metro Jaya Irjen Wahyono cukup spektakuler dalam memberhentikan kerusuhan saat itu.

"Saya memuji karena tepat mengambil tindakan walau koordinasinya kurang terpadu," kata Mufti.