Pembatasan BBM Picu Kemarahan Publik

JAKARTA, KOMPAS.com — Rencana pemerintah membatasi penggunaan BBM bersubsidi bagi pengguna kendaraan roda dua memicu kontroversi. Suara penolakan sudah mulai keras dilontarkan.

Wakil Ketua Komisi VII DPR Effendi Simbolon mengatakan, jika diterapkan, maka kebijakan tersebut akan memicu kemarahan publik. Dampak sosial yang timbul akan lebih besar dibandingkan niatan pemerintah menghemat konsumsi BBM bersubsidi.

"Kalau pemerintah mencabut BBM subsidi untuk pengendara roda dua, saya melihat, dampak sosialnya akan lebih tinggi daripada nilai subsidi yang dihemat. Saya kurang memahami, kenapa pemerintah mau menerapkan kebijakan itu," kata Effendi dalam perbincangan dengan Kompas.com, Kamis (27/5/2010).

Secara tingkatan sosial, ia memandang bahwa pengguna kendaraan roda dua sebagian besar berada pada kelas ekonomi menengah ke bawah. Meningkatnya pengguna kendaraan roda dua menurut Effendi, salah satunya, terjadi karena tidak tersedianya layanan transportasi umum yang baik.

"Kalau dibatasi karena semakin banyaknya kendaraan roda dua, pemerintah harus introspeksi. Selama pemerintah tidak menyediakan transportasi umum yang nyaman dan murah, masyarakat akan memilih pakai kendaraan pribadi yang lebih murah," ujar anggota Fraksi PDI Perjuangan ini.

Hingga wacana kebijakan ini digulirkan, Komisi VII sebagai mitra Kementerian ESDM belum diajak berbicara sama sekali. Ia menegaskan, komisinya secara tegas akan menolak rencana tersebut.

Effendi menekankan, untuk menghemat penggunaan BBM bersubsidi, pemerintah harus fokus pada efisiensi pengadaan dibandingkan mengatur bagaimana masyarakat mengonsumsinya.

"Kami akan sepakat kalau melakukan review penggunaan BBM bersubsidi. Tapi tidak langsung diputuskan kendaraan roda dua harus menggunakan BBM nonsubsidi karena jumlah penggunanya luar biasa. Ini bisa mengakibatkan kemarahan yang besar," kata Effendi.