Perbaiki Dulu Transportasi Umum

JAKARTA, KOMPAS.com — Rencana kebijakan pemerintah untuk membatasi premium yang notabene adalah bahan bakar minyak bersubsidi bagi kendaraan roda dua perlu disertai dengan perbaikan transportasi umum. Dengan begitu, masyarakat memiliki pilihan dalam menyikapi kebijakan tersebut.

"Pemerintah harus memberikan pilihan, salah satunya dengan perbaikan transportasi umum, kalau tidak, tentu pengendara motor hanya menjadi korban," ujar Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Sudaryatmo kepada Kompas.com saat ditemui di Kantor YLKI, Jakarta, Kamis (27/5/2010).

Ia menilai, pembatasan konsumsi premium mau tidak mau memang harus dilakukan. Namun, penetapan kebijakan tanpa memberikan solusi kepada masyarakat hanya akan mempersulit masyarakat. "Pemerintah harus fokus apakah kebijakan ini untuk mengurangi belanja transportasi? Kalau ya, harus ada roadmap public transportation yang jelas untuk mengalihkan sarana mobilisasi," ungkapnya.

Hingga kini, menurut data Asosiasi Industri Sepeda Motor Indonesia (AISI), total penjualan sepeda motor pada bulan Januari-April 2010 mencapai 2,3 juta unit. Angka ini diprediksi akan terus meningkat pada bulan-bulan selanjutnya.

Sudaryatmo melihat tingginya angka belanja transportasi tersebut juga dikarenakan transportasi umum yang jelek. "Kenapa masyarakat pakai motor? Karena transportasi publik tidak baik," ucapnya.

Ia menyarankan pemerintah perlu terbuka dalam menjelaskan tujuan pembuatan kebijakan ini agar tidak menyia-nyiakan tenaga masyarakat untuk berpolemik. "Jangan sampai karena ketidakmampuan pemerintah dalam mengatasi masalah seperti lingkungan ataupun defisit anggaran karena subsidi yang besar, korbannya justru masyarakat bawah," ujar Ketua YLKI tersebut.