KOMPAS Images/DHONI SETIAWAN
Kendaraan roda dua antri mengisi Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis premium di SPBU Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (27/5/2010). Pemerintah melalui Kementerian Energi Sumber Daya dan Mineral (ESDM) berencana mengurangi konsumsi BBM bersubsidi yakni premium untuk kendaraan bermotor roda dua dan mewajibkan mereka menggunakan BBM nonsubsidi (pertamax dan pertamax plus) mulai Agustus mendatang. KOMPAS IMAGES/DHONI SETIAWAN
JAKARTA, KOMPAS.com — Rencana pemerintah membatasi pemberian bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi bagi kendaraan bermotor, termasuk sepeda motor, dinilai bukan solusi yang tepat dalam mengurangi besaran subsidi energi. Pemerintah seharusnya mengalihkan subsidi BBM yang lebih mahal ke pemberian subsidi untuk bahan bakar gas yang lebih murah.
"Dari total konsumsi BBM bersubsidi, 70 persen di antaranya dinikmati masyarakat golongan menengah ke atas atau pemilik mobil pribadi," kata pengamat energi Qoyum Tjandranegara saat dihubungi, Jumat (28/5/2010) di Jakarta. Hal ini berarti sebagian besar subsidi BBM justru diterima masyarakat menengah ke atas atau tidak tepat sasaran.
Sementara terkait wacana pembatasan subsidi BBM untuk sepeda motor, Qoyum menilai hal itu masih harus dikaji lebih lanjut karena sebagian pengguna sepeda motor merupakan golongan menengah ke atas, dan sebagian lagi termasuk masyarakat bawah. "Larangan pemberian BBM bersubsidi bagi sepeda motor tidak bijaksana. Apalagi konsumsi BBM untuk sepeda motor relatif kecil," ujarnya.
Untuk menghemat anggaran subsidi, pemerintah bisa mengubah BBM menjadi bahan bakar gas alam. Selama ini pemerintah memilih menyubsidi BBM dan membiarkan bahan bakar gas yang lebih murah diekspor. Padahal, harga gas alam cair yang diekspor tidak lebih dari 55 persen harga impor BBM. Jadi, setiap Indonesia menjual gas alam cair, pada saat yang sama harus menambah devisa 45 persen untuk impor BBM.
Di India dan Pakistan, misalnya, kendaraan bermotor telah beralih dari BBM ke bahan bakar gas. Konversi dari BBM ke BBG itu sebenarnya tidak terlalu sulit karena sudah tersedia peralatannya. Untuk mendorong program konversi itu, pemerintah bisa memberi peralatan konversi secara gratis atau dijual dengan harga murah.
"Kuncinya, pemerintah harus menyediakan infrastruktur untuk pemanfaatan gas bumi dari sumber gas yang ada di Natuna, Papua, dan Sulawesi, baik kilang, pipa, terminal penerima gas alam cair, maupun compressed natural gas atau CNG. Tentu banyak pelaku usaha yang bersedia membangun infrastruktur ini jika sesuai keekonomiannya," kata Qoyum.
