25 Proyek Listrik Swasta Dilanjutkan

JAKARTA, KOMPAS.com - Setelah berhenti sejak tahun 2008 lalu, pembangunan 25 proyek listrik swasta (Independen Power Plant/IPP) akhirnya bisa segera dilanjutkan lagi pada akhir Juli mendatang. Adapun 10 proyek lainnya diberi tenggat waktu hingga Agustus mendatang untuk negosiasi ulang bersama PT Perusahaan Listrik Negara dan diverifikasi kembali oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.

Keputusan itu diambil Wakil Presiden Boediono saat memimpin rapat terbatas tentang proyek listrik swasta di Kantor Wapres, Jakarta, Jumat (4/6/2010).

Dalam rapat itu hadir sejumlah menteri Menko Perekonomian Hatta Rajasa, Menteri ESDM Darwin Zahedy Saleh, Ketua Unit Kerja Presiden untuk Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) Kuntoro Mangkusubroto dan Direktur Utama PLN Dahlan Iskan.

"Dari 25 proyek, sebanyak 15 bisa dimulai pembangunannya akhir Juni depan. Sedangkan 10 proyek masih dalam proses dan diberi batas waktu Agustus mendatang," tandas Dahlan Iskan.

Menurut Dahlan, dari 15 proyek sebanyak dua proyek sudah final, yaitu PLTU di Tanjung Pinang dan PLTU di Embalut. Namun, sebuah PLTU di Pulau Bangka, dibatalkan karena harga beli listriknya terlalu rendah. "Sebanyak 12 proyek lainnya dalam proses verifikasi BPKP," tambahnya.

Pelibatan BPKP, menurut Juru Bicara Wapres Yopie Hidayat, untuk memastikan agar proyek listrik swasta tersebut tidak ada kolusi dan persengkongkolan serta prosedurnya benar-benar dijalankan oleh PLN.

"Dari beberapa tahun lalu, proyek ini macet dan tidak ada pejabat yang berani menjalankan dan penuh keraguan. Dengan melibatkan BPKP, diharapkan proyek listrik swasta ini dapat cepat dilanjutkan," kata Yopie.

PLN sebelumnya diinstruksikan Wapres Boediono untuk melakukan renegosiasi dengan 25 perusahaan penyedia listrik swasta di antaranya terkait pembelian daya listrik yang dihasilkan proyek listrik swasta tersebut.

Jadi pelajaran

Sementara, menurut Dahlan, Wapres Boediono juga meminta kepada PLN di masa datang dapat mengambil hikmah dan pelajaran dari kasus tender proyek listrik 10.000 MW tahap pertama agar proyek listrik pada proyek listrik 10.000 MW tahap kedua tidak lagi terkendala.