Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tak Usah Malu Akui Gagal Soal Elpiji

Kompas.com - 22/06/2010, 20:30 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Departemen Sosiologi FISIP Universitas Indonesia, Linda Damayanti, menyatakan, insiden ledakan tabung gas elpiji 3 kg merupakan dampak penerapan kebijakan tanpa berlandaskan riset.

Hal ini diperparah oleh minimnya sosialisasi untuk menginternalisasi nilai-nilai keamanan penggunaan elpiji 3 kg kepada masyarakat penerima paket konversi mitan ke elpiji itu.

"Pemerintah tidak usah malu untuk mengevaluasi program konversi dan mengakui kegagalan dalam pelaksanaannya. Ke depan, bagaimana menghilangkan kepanikan masyarakat dan memperbaiki implementasi," ujar Linda Damayanti dalam diskusi "Akuntabilitas Keamanan Penggunaan Elpiji Kemasan 3 Kilogram", Selasa (22/6/2010) di Jakarta.

Ia menambahkan, "Koordinasi antarlembaga jadi penting, tidak bisa hanya Pertamina dan konsultan tanpa berkoordinasi dengan pemerintah lokal atau lembaga terkait."

Menurut dia, selama ini terjadi kesalahan metode sosialisasi mengenai penggunaan elpiji 3 kg secara aman. Sosialisasi hanya menyentuh kaum pria yang menjadi kepala rumah tangga, sedangkan para ibu rumah tangga sebagai pengguna akhir elpiji 3 kg justru luput dari sasaran kebijakan.

"Sosialisasi jangan hanya mengumumkan dan mengkomunikasikan, tetapi harus menginternalisasikan nilai-nilai keamanan pada masyarakat," ujarnya.

Sementara anggota Fraksi PKS Komisi VII DPR, Zulkieflimansyah, menambahkan, Kementerian Komunikasi dan Informatika serta kementerian terkait lain harus meningkatkan sosialisasi mengenai program konversi minyak tanah ke elpiji.

Adapun implementasi soal siapa yang boleh menggunakan elpiji 3 kg, spesifikasi barang gas maupun aspek pengamanan, menjadi tugas Direktorat Jenderal Migas Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

Ia menambahkan, konversi minyak tanah ke elpiji 3 kg bukan sekadar membagikan paket konversi. Lebih dari itu, kebijakan tersebut untuk mengurangi beban subsidi energi, serta menghemat pengeluaran negara dan masyarakat. Karena itu, kebijakan publik itu harus diterapkan dengan menggunakan pendekatan lintas sektoral.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com